Ketua KPK : Pencegahan Tipikor Beri Pemasukan 34 T ke Kas Negara
KPK Fokus Cegah Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan sedang fokus
kepada upaya pencegahan tindak pidana korupsi bidang sumber daya alam
diantaranya sektor kelautan yang potensi pendapatannya cukup besar."Kefokusan itu mengacu keyakinan KPK bahwa korupsi yang terjadi di sektor SDA (sumber daya alam), tidak hanya akan merugikan negara, tetapi menjadi bukti kegagalan negara dalam mengelola SDA untuk mensejahterakan rakyat,"kata Ketua KPK sementara, Taufiqurrahman Ruki di Medan, Selasa (24/3).
Dia mengatakan itu pada Rapat Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kelautan di Kantor Gubernur Sumut. Hadir pada acara itu empat gubernur mulai Gubernur Sumut H. Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si, Gubenur Sumatera Barat Prof. Irwan Prayitno, Pelaksana tugas Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman, Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Azhari dan Kepala BPKP Ardan Ardi Perdana.
Dia memberi contoh dengan pencegahan terbukti lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Dengan pencegahan operasional kapal ikan ilegal khususnya asing, misalnya, negara asing mengakui banyaknya hasil kelautan Indonesia.
Dia menyebutkan selama dua tahun dengan melakukan pencegahan melalui tertib administrasi, koordinasi dan pembenahan dalam pengelolaan sumberdaya alam diperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp 34 Triliyun. khusus bidang mineral dan batubara tidak kurang pemasukannya 10 Triliun. sementara dari aspek penindakan, selama 13 tahun KPK melakukan penindakan hanya dapat dikembakikan Rp 13 Triliun.
"Buktinya beberapa negara asing sedang kekurangan pasokan ikan.Baru tahu atau menyadari mereka ikan mereka tergantung dari Indonesia,"katanya. Dia menjelaskan, setiap tahun ikan yang melintas di kawasan laut Indonesia cukup besar.
"Jadi mari kita jangan bicara pemberantasan korupsi dalam aspek yang keras, namun dari aspek pencegahan,"katanya. Ketua KPK itu menegaskan, kalau dikelola benar, maka hasil kelautan Indonesia cukup besar untuk kemakmuran rakyat.
Mengingat pentingnya pencegahan, maka KPK dewasa ini melakukan pemantauan proses perizinan apakah ada terjadi korupsi.Kalau ada, katanya, maka sistemnya harus dirubah.Taufiqurrahman menegaskan, Pemerintah benar-benar serius soal pencegahan korupsi SDA sektor kelautan.
Pada tanggal 18 Maret lalu misalnya ada penandatanganan deklarasi antara TNI, Polri, Kejaksaaan Agung dan KPK yang intinya tidak akan membiarkan pelanggaran hukum di SDA yang merugikan rakyat baik langsung dan tidak langsung. Seperti penggunaan alat yang mengganggu operasional nelayan tradisional.
Gubernur Sumut H. Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si menegaskan, Pemprov Sumut sedang dan terus berupaya mensejahterakan nelayan, antara lain dengan memberi asuransi. "Sumatera Utara adalah provinsi yang pertama memberikan asuransi kepada nelayan, dari tahun 2011 hingga saat ini jumlah nelayan yang sudah diasuransikan sebanyak 3.342 nelayan. Namun dari jumlah nelayan Sumut sebanyak 27.679 jiwa," ujarnya.
Gubsu mengaku jumlah itu masih minim, Oleh karenanya dia minta bantuan pemerintah pusat dan juga pemerintah kabupaten/kota ikut mengalokasikan anggaran perlindungan jiwa bagi nelayan yang memang memilii risiko tinggi dalam operasionalnya. Menurut Gatot, di Sumut, dengan panjang pantai 1.300an kilomter, terpanjang atau , 554 kilometer berada di pantai timur dan sisanya di Nias dan Pantai Barat.
Gubsu menyebutkan dari 33 kabupaten/kota, 17 daerah tercatat memiliki wilayah laut. Namun diakui dari potensi perikanan yang sebanyak 842 ton baru bisa dieksplor 67 persen. Makanya, kata Gubsu, selain terus melakukan pemberdayaan SDM Kelautan, juga dilakukan penertiban perizinan.
Dirjen Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Asep Burhanuddin menegaskan, dengan dilakukannya pencegahan atau pengstop-an opperasi kapal asing ilegal, maka jumlah kapal yang beroperasi di wilayah Indonesia sudah berkurang banyak. Dengan berkurangnya operasional di wilayah Indonesia, maka hasil tangkapan semakin besar sehingga menekan terjadinya konflik nelayan antardaerah seperti yang terjadi selama ini.
Pemerintah diakui, masih terus melakukan toleransi hingga September untuk sanksi penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan dengan hanya memberi sanksi hukum administrasi.Dia menyebutkan, sejak Januari hingga Maret, KKP sudah memproses hukum 49 kapal asing yang membuat kapal asing yang bersileweran selama ini berhati-hati bahkan takut. Padahal tahun 2014 hanya 31."Bisa dibandiingkan keefektifan pencegahan dimana hanya tiga bulan kerja bisa lebih dari satu tahun kerja selama ini,"katanya.
Asep menegaskan, dengan penekanan operasional kapal ilegal, maka sekitar lima juta ton ikan hasil laut tidak keluar dari Indonesia. Terkait perturan menteri soal alat tangkap pihaknya sudah memberikan sanksi meski masih cenderung berupa sanksi administrasi. "Minimalisir sanksi hukum karena hasil pengamatan, tangkapan itu menjadi mata pencaharian utama untuk menghidupi anak dan isterinya,"katanya. Makanya, pemda diharapkan mensosialisaikan soal peraturan terebut.
Karena kegiatan ini fokus pada upaya-upaya mengimplementasikan isi buku SUMUT BANGKIT, maka Majelis Ta’lim ini kemudian diberi nama Majelis Ta’lim “Sumut Bangkit”.(dkp.nn)
Gubsu Harapkan Monumen Nasional Keadilan
Menginspirasi Sikap Adil di Masyarakat
Medan,(MPO)Gubsu H. Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si mengharapkan keberadaan Monumen Nasional Keadilan Sumatera Utara-Indonesia dapat menginspirasi kita semua untuk bersikap adil yang dimulai dari diri sendiri kepada keluarga, masyarakat bangsa dan Negara.
Hal tersebut terungkap saat Gubsu H. Gatot Pujo Nugroho ST, M.Si menghadiri Peringatan Empat Tahun Monumen Nasional Keadilan, Kamis (19/3) di Rahmat Internasional Wildlife Museum & Gallery, Medan.
Turut hadir pada acara tersebut Wakil Ketua DPD RI Prof DR. Farouk Muhammad, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, SH, Pangdam I/BB, Kapoldasu, dan mewakili FKPD Provinsi Sumatera Utara, Wagubsu Ir. H. T. Erry Nuradi M.Si, Kasdam I/BB Cucu Sumantri, Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara, Asisten Pemerintahan Setdaprovsu Hasiholan Silaen, SH, para ulama dan undangan lainnya.
Keadilan adalah sebuah sikap konsistensi mental kita untuk menghadirkan keadilan, karena lanjutnya tidak satu pun diantara kita yang mau dizalimi (diberlaukan tidak adil). “Dengan adanya monument ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk selalu mengedapankan keadilan kapan dan dimana kita berada,” tegas Gubsu.
Pada kesempatan itu Gubsu juga mengatakan keadilan dan perjuangan melawan ketidakadilan kita adalah merupakan hal yang paling lama dalam sejarah kemanusiaan. Merupakan persoalan klasik dan modern, karena masalah keadilan telah ada sejak manusia ada dan sampai generasi saat ini. “Pemberontakan yang terjadi adalah perlawanan terhadap ketidakadilan yang dirasakan seperti yang terjadi ditengah-tengah kita,” sebut Gubsu.
Gubsu juga mengapresiasi DR Rahmat Shah yang memprakarsai Monumen Nasional keadilan. Keberadaan Monumen Nasional ini menurut Gubsu merupakan sesuatu yang tidak ternilai. Sangat besar nilainya bagi seluruh masyarakat. “Monumen diharapkan menjadi pembejaran dan pemberi semangat bagi kita untuk dapat menghadirkan keadilan ditengah-tengah kita,” harap Gubsu.
Sementara Pendiri Monumen Nasional Keadilan DR. H. Rahmat Shah mengatakan Empat tahun yang lalu, sejarah telah ditorehkan ditempat ini, dengan diresmikannya pembangunan Monumen Nasional Keadilan.
Peletakan batupertama Monumen Nasional Keadilan dilaksanakan padatanggal 03 April 2010 dan Monumen Nasional Keadilan diresmikan pada tanggal 19 Maret 2011.
Rahmat mengatakan, meskipun keadaan dalam konteks KEADILAN, masih belum memenuhi harapan kita semua, tentunya kita tidak perlu menyerah. “Melalui peringatan ke-empat Tahun peresmian Monumen Nasional Keadilanini, sekali lagi kami mengajak kita semua, perkokoh komitmen bersama sebagai anak bangsa untuk menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan Negara hukum dan demokrasi yang berkeadilan demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat,” ujar Rahmat.
Tanpa Keadilan yang nyata, merata dan sebenarnya, Rahmat menyebutkan, tak ada artinya suatu Negara. “Karena hanya menunggu kehancurannya,” sebut Rahmat.
KEADILAN lanjutnya adalah kewajiban kita semua untuk menerapkannya. “Demi merubah nasib bangsa yang lebih baik untuk anak cucu kita,” ucapnya.
KEADILAN adalah rasa tanggungjawab manusia kepada alam, makhluk hidup lainnya dan juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita wajibmemberi KEADILAN pada flora & fauna penghuni pertama alam semesta,” harap Rahmat yang juga pemilik Rahmat Internasional Wildlife Museum & Gallery
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad meminta penegakkan hukum harus didasarkan kepada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Banyak kasus yang memperlihatkan bahwa penegakan hukum seperti berjalan di ruang hampa, tanpa melihat motif atau latar belakang yang menjadi dasar sebuah tindakan pelanggaran yang dilakukan.
“Bercermin dari kasus-kasus yang telah ada, kedepan perlu dipikirkan kembali upaya-upaya penanganan kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh warga miskin yang sifatnya mediasi dan preventif. Agar hak memperoleh keadilan sebagaimana dijamin konstitusi bisa tercapai.” Tutur Farouk.
Dia juga menceritakan bahwa untuk sekian kali kembali mencuat kasus yang menimpa perempuan, Asyami alias Bu Muari (63 Tahun). Nenek Muaris didakwa telah mencuri 7 batang kayu jati milik Perhutani. Perkara ini tengah disidangkandi PN Situbondo. Melihat kondisi terdakwa yang sudah tua renta. Apalagi terdakwa tidak merasa mencuri. Mengklaim mengambil kayu dilahannya sendiri. Tentu menimbulkan pertanyaan publik secara luas.
Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini memberikan pesan, agara kejadian seperti ini tidak terulang lagi kedepan. Kita harus memecahkan akar permasalahan dalam politik penegakkan hukum. Seperti anggapan bahwa semua perkara harus diselesaikan melalui pengadilan. Cara-cara hukum seperti ini seharusnya kita rubah dengan mengubah alternative lain. Menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan alternative dipute resolution. Model ini menggunakan pendekatan peradilan restorative, dimana mekanisme ini dimungkinkan dengan adanya diskresi pihak penyidik kepolisian atau mekanisme deponeering yang dimiliki oleh kejaksaan sebagai penuntut. Tentu saya, tujuannya diharapkan agar beban bagi sistem peradilan pidana menjadi tidak terlalu berat. “untuk menyikapi fenomena kasus seperti ini harus dipahami akar mulanya sebagaian besar dari masalah sosial ekonomi.
“Fenomena ini tidak hanya tanggung jawab penengak hukum, tetap kita semua,” ujarnya. .(dkp.nn)
Wali Kota Tangsel Airin Diperiksa
Kejagung Terkait Kasus Korupsi Puskesmas
Jakarta (MPO)- Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany diperiksa penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Airin diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pembangunan Puskesmas 2011-2012."Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan Ibu Airin, Wali Kota Tangsel sehubungan dengan penyidikan dugaan korupsi dalam pengadaan dan pembangunan puskesmas di Tangsel," ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (27/3/2015).
Keterangan yang sedang digali oleh penyidik mengenai pemakaian anggaran dalam kasus tersebut. Suami Airin, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
"Jadi tanggung jawab beliau dan pembangunan serta pengadaannya itu kan memakai anggaran negara karena ini anggaran daerah," ucap Tony.
Sebenarnya ini bukan panggilan pertama jaksa untuk memeriksa Airin. Namun Airin baru dapat memenuhinya sekarang.
"Sudah beberapa panggilan, ada halangan. Ini kehadiran pertama," ucap Tony.
Dalam kasus dengan nilai proyek Rp 7,8 miliar, jaksa telah menetapkan 7 orang tersangka. Salah satunya adalah adik Ratu Atut Chosiyah yaitu Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang telah ditahan oleh KPK dalam kasus berbeda.
Keenam tersangka lainnya yaitu eks Kepala Dinkes Tangsel Dadang M Epid, Kabid Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Dinkes Tangsel Mamak Jamaksari dan Sekretaris Dinkes Banten Neng Ulfah. Jaksa telah menahan Dadang dan Neng Ulfah, sementara Mamak ditahan di KPK dengan kasus berbeda.
Kemudian tersangka lain dari pihak swasta yaitu Komisaris PT Trias Jaya Perkasa Suprijatna Tamara, Direktur PT Bangga Usaha Mandiri Desy Yusandi dan Komisaris PT Mitra Karya Rattan Herdian Koosnadi (dtn)
Di Sumut Bayarkan Rp 284.600.590.909 bagi 131.098 Pensiunan
PT Taspen Serahkan Roadmap 2014-2029 ke Gubernur Sumut
Badan Usaha Milik Negara, PT Taspen (Persero) menyerahkan roadmap
tranformasi tahun 2014-2029 kepada Gubenur Sumatera Utara H. Gatot Pujo
Nugroho, ST, M.Si di Ruang kerja, Senin (23/3). Roadmap dalam rangka
memenuhi Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial pasal 65 ayat (2) yang mengamanatkan PT Taspen
menyelesaikan penyusunan roadmap tranformasi paling lambat tahun 2014.Hadir dalam pertemuan tersebut dihadiri Kepala Kantor Cabang Utama Medan Herry Avianto, Wakil Kepala KAntor Cabang Taspen Sunardi dan Kabid Umum dan SDM Muhammad Isya. Sementara itu mendampingi Gubernur, Asisten Kesejahteraan Sosial Setda Provsu OK Zulkarnaen, Kepala BKD Provsu Pandapotan Siregar, Sekretaris Kopri Sumut Hj Nurlela dan Kepala Biro Keuangan Provsu Achmad Fuad.
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), H. Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si memberikan apresasi kepada PT Tabungan Pensiun (Taspen) terkait telah mengelola program Pembayaran Pensiun dan Program Tabungan Hari Tua (THT) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Gubernur mengharapkan ke depannya program tersebut dapat lebih ditingkatkan untuk kesejahteraan PNS dan pensiunan.
Herry Avianto menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menyiapkan segala aspek yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan PNS, salah satunya menambah produk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM). Selama ini pihaknya menyelenggarakan program asuransi sosial PNS yag terdiri dari Program Hari Tua dan Program Pensiun.
Saat ini jumlah penerima pensiun di Provinsi Sumatera Utara mencapai 131.098 pensiunan dengan nilai pembayaran per bulan mencapai Rp 284.600.590.909. Di Sumatera Utara dikelola oleh dua kantor cabang PT Taspen yaitu Kantor Cabang Utama Medan yang melayani 81.296 pensiunan dengan jumlah pembayaran Rp 177.101.674.849 per bulan dan KC Pematang Siantar melayani 49.802 pensiunan dengan nilai pembayaran Rp 107.498.916.060 per bulan.
Sedangkan saat ini jumlah pegawai aktif yang terdaftar di PT Taspen Sumut mencapai 237.889 yang terdiri atas 136.960 dikelola KCU Medan dan 100.929 dikelola oleh KC Pematang Siantar.
Disebutkannya saat ini PT Taspen (Persero) menambakan produk JKK dan JKM melalui PP 12 tahun 1981. Tetapi, jelasnya, dengan lahirnya UU Nomro 24 tahun 2011 Taspen diberikan kesempatan pada pasal 57 UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, bahwa Taspen dapat melakukan tambahan produkjuga tambahan peserta dan diminta membuat Roadmap untuk 2014-2029.
"Pada tahun 2029 nanti akan dilihat produk mana saja yang sesuai undang-undang jaminan sosial sebagai payung hukum daripada undang-undang sistem SJSN itu, baru dialihkan. Saat ini kami sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah maupun aturan-aturan teknis berkaitan dengan JKK dan JKM khusus untuk PNS," ujarnya.
Herry Avianto juga meminta agar Pemprovsu dan Pemerintah Daerah agar menunggu aturan yang jelas dan baku dalam memberikan iuran pengelolaan jaminan sosial yaitu JKK dan JKM bagi PNS. "Kami ingin meluruskan agar Pemda tidak dulu membayar iuran ada dan bersabar menunggu jelas Peraturan Pemerintah mengenai implementasi dari UU Aparatur Sipil Negara yang Inshaallah terbit pada 1 juli 2015,"ujarnya. Karena berdasarkan UUASN, satu pasal menyebutkan bahwa jaminan sosial PNS akan dikelola oleh satu badan. Pihaknya akan melakukan roadshow ke seluruh Pemko/ Pemkab untuk mengingatkan hal tersebut dan menyampaikan tentang roadmap 2014-2029..(dkp.nn)
Ajak Tingkatkan Mutu Paud Daerah
Bunda Paud Ny. Sutias Silahturahmi
dengan Bunda Paud Se Sumut
Bunda Paud Sumatera Utara Hj. Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho kembali mengajak para bunda Paud se Sumut untuk meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini di daerah. Hal itu disampaikannya pada saat silaturahmi Bunda Paud se Sumut, Sabtu (21/3) di rumah Dinas Gubernur Jln Jendral Sudirman Medan.
Pada kesempatan itu hadir Bupati Samosir Ir. Mangindar Simbolong mendampingi Bunda Paud Samosir Roma Arta Sitinjak, B.Sc, Bunda Paud Kabupaten Humbang Hasundutan Ny Anny Risman Maddin Sihombing, Kabupaten Pakpak Barat Ny Dewi Remigo Berutu, Kabupaten Palas Ny Yusra Hasibuan, Kabupaten Langkat Ny Nuraida Ngogesa, Kabupaten kota Padang Sidempuan Ny Ade Aan Andar serta sejumlah perwakilan Bunda Paud lainnya.
Sutias mengatakan kegiatan silaturahmi Bunda Paud se Sumut ini, selain untuk saling tukar pikiran dan informasi , juga mengambil momen pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara, Jumat (20/3) malam. "Karena masih suasana pembukaan PRSU, dan kepala daerah berkumpul di Medan ,maka saya kesempatan ini dipergunakan untuk silaturahmi para bunda Paud se Sumut,"paparnya.
Pada pertemuan itu Sutias tak hanya mengajak para bunda Paud untuk meningkatkan pendidikan anak usia dini di daerah masing-masing. Hal itu menurutnya akan berpengaruh angka partisipasi kasar (APK) pendidikan karena akan berdampak pada tingkat pendidikan dimulai dari usia dini hingga pendidikan selanjutnya.
"Bila kita ingin meningkatkan pendidikan di daerah, sudah seharusnya dimulai dari pendidikan anak usia dini. Karena akan berdampak pada APK Sumut,"ujar Sutias lagi.
Pada kesempatn itu Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini (FNFI dan PAUD) Disdik Provsu Hj Yulheni MPd menjelaskan presentasi APK mempengaruhi alokasi penyaluran anggaran pendidikan. Dan ini akan mempengaruhi pendidikan di Sumut.
"Bila APK kita sedikit sudah tentu kita akan mendapatkan anggaran minim pula, dan akan mempengaruhi pendidikan di Sumut,"jelasnya.
Pada kesempatan itu Yulheni yang akrab dipanggil Nani mengatakan bahwa Bunda Paud Sumatera Utara mendapat juara pertama bidang kemitraan. "Sebagai Juara pertama Bunda Paud Sumut menjadi motivasi para bunda Paud di daerah selain membangun satu paud satu desa, juga ikut lomba Paud di tingkat nasional,"ujarnya
Seperti yang diketahui pendidikan anak usia dini sangat penting sebagai masa emas untuk dapat melanjutkan pendidikan selanjutnya..(dkp.nn)
=================================================================
MARET 1.
DENGAN MEMBAYAR PKB DaN BBN-KB TEPAT WAKTU AKAN MENJAMIN KEABSAHAN KENDERAAN BERMOTOR ANDA
==================================================================
Wagubsu Harapkan KPA Punya Database Penderita HIV/AIDS di Sumut
Medan.(MPO)Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mendorong Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sumut memiliki database penderita Aids di Sumut. Database tersebut menjadi salah satu acuan dalam membatasi penularan HIV/AIDS.
Hadir dalam audiensi itu Sekretaris KPA Sumut H. Rachmatsyah bersama Kepala Sekretariast KPA Sumut A Ramadhan. Sementara Wagubsu didampingi Staf Ahli Gubsu Asren Nasution, Kabiro Binkemsos M Yusuf dan Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Sumut Sukarni SKM MKes.
Dalam kesempatan, Wagubsu menegaskan, langkah awal dalam upaya untuk membatasi penularan HIV/AIDS adalah dengan melakukan pendataan penderita secara konfrehensif.
“KPA Sumut layak punya data falid tentang jumlah penderita HIV/AIDS di Sumut. Kemudian di daerah mana saja, termasuk usia penderita, penyebab penularan dan lain sebagainya. Bila memungkinkan datanya by name by address,” ujar Wagubsu.
Database tersebut, kemudian menjadi acuan dalam menyusun program, baik program pencegahan maupun penanggulangan.
“Daerah rawan HIV/AIDS akan menjadi prioritas penanggulangan. Sedang daerah yang tergolong masih bersih, akan diperkuan sosialisasi pencegahan,” saran Wagubsu.
Dengan adanya database, KPA Sumut, akan mudah merangkul pihak lain dalam mendukung program pencegahan dan penangulangan HIV/AIDS.
“Misalnya, daerah pelabuhan Tanjung Balai, KPA Sumut dapat merangkul KPA Tanjung Balai dan sejumlah LSM di daerah bersangkutan. Demikian juga dengan daerah lain. Kedekatan dengan penderita akan mempermudah dalam upaya penanggulangan, karena penderita HIV/AIDS umumnya akan menutup diri,” papar Wagubsu.
Wagubsu menyadari, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan biaya tidak sedikit. Untuk itu, KPA Sumut diharapkan memiliki strategi dalam memperoleh dana untuk mendorong terealiasasinya program.
“Alokasi dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. KPA Sumut tidak tertutup kemungkinan merangkul pihak lain seperti BUMN, BUMD dan pihak swasta bekerjasama dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Sumut,” sebut Wagubsu.
Sejumlah perusahaan masih menyalurkan dana Corparate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk pemberian beasiswa dan lain sebagainya. KPA Sumut dapat merangkul pihak swasta untuk peduli dengan menyalurkan CSR untuk pencegahan HIV/AIDS.
“KPA juga boleh saja merangkul dana funding dari luar, karena persoalan HIV/AIDS sudah menjadi masalah internasional,” saran Wagubsu.
Tidak harus dalam bentuk bantuan dana, KPA juga dapat merangkul pihak lain dalam menyiapkan alat sosialiasi pencegahan HIV/AIDS dengan menyiapkan baleho dan spanduk.
“Boleh juga merangkul pengusaha advertising. Kerjasmaa dengan dunia periklanan juga akan mengurangi biaya sosialisasi. Selama ini, dana yang dikelola KPA Sumut merupakan dana hibah dari APBD Sumut. Dana itu harus tepat guna dan dapat dipertangungjawabkan,” tambah Wagubsu.
Sementara Sekretaris KPA Sumut, H. Rachmatsyah mengatakan, salah satu program tahun 2015 adalah membentuk KPA di sejumlah Kabupaten/Kota di Sumut, sesuai surat himbauan Wagub Sumut sebelumnya.
“Dari 15 KPA sebelumnya, kini telah terbentuk 25 KPA di Kabupaten/Kota di Sumut,” ujar Rachmatsyah.
Program KPA Sumut tahun 2015 salah satunya akan mengucurkan subsidi sebesar Rp 10 juta kepada KPA di Kabupaten/Kota untuk program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi semangat agar program di daerah berjalan lancar,” tambah Rachmatsyah.
Sebelum audiensi berakhir, Rachmatsyah juga berharap Wagub Sumut untuk mengeluarkan rekomendasi penguatan pengurus KPA Sumut.
“Ada pengurus yang meninggaldunia. Ada juga yang telah mengundurkan diri. Kami berharap kepengurusan KPA Sumut diperkuat dengan penambahan anggota lagi,” harap Rachmatsyah.
Berdasarkan data KPA Sumut, penderita HIV/AIDS hingga Januari 2015 tercatat sebanyak 6689 orang. Penderita terinfeksi HIV sebanyak 2564 orang dan positif AIDS 4125 orang..(dkp.nn)
BNN Sita Pistol FN di Apartemen
Bandar Narkoba yang Diciduk di Kebon Jeruk
Jakarta (MP.O)- Badan Narkotika Nasional berhasil menangkap 2 orang bandar narkoba di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saat sedang bertransaksi. Dalam pengembangannya, BNN berhasil mendapat satu pucuk pistol FN 45 dan 5 butir peluru saat menggeledah apartemen tersangka yang tewas tertembak karena melawan."Petugas BNN melakukan penggeledahan di tempat tinggal WW di Apartemen Mediterania, Tanjung Duren, Jakbar dan petugas menemukan sabu sisa pakai beserta senpi berjenis FN kaliber 45," ujar Deputi Pemberantasan BNN Irjen Deddy Fauzi saat memberikan keterangan pers di kantor BNN, Cawang, Jaktim, Jumat (27/3/2015).
Pistol FN 45 merupakan senjata organik yang banyak digunakan oleh TNI/Polri. BNN sendiri belum bisa memberikan informasi apakah ada keterlibatan aparat dalam kasus ini. "Yang ini belum (diketahui)," kata Deddy.
WW atau Wiseng (43) merupakan tersangka yang tewas saat pengejaran pada Rabu (25/3) lalu. Saat melakukan perlawanan, ia sempat menabrak seorang petugas BNN hingga terluka. Keduanya yang sudah lama diincar BNN ditangkap saat sedang melakukan transaksi.
"Transaksi sudah lima kali. Baru 2 kali ketemu. Jadi penangkapan-penangkapan yang kita lakukan selama ini semuanya selalu berkaitan erat. Semuanya ada koneksinya, rencananya sabu-sabu ini akan disebarkan di Jabodetabek," Deddy menjelaskan.
Satu tersangka lagi, Lay (35) yang merupakan WNI berhasil ditangkap tanpa perlawanan. WW yang sebelumnya diduga WNA disebut sebagai WNI keturunan.
"Wiseng itu Chinese, ngakunya sih WNI. Setelah kita cek keluarganya banyak di Surabaya, Sukabumi," tutur Deddy.
Dalam penangkapan ini, BNN berhasil menyita lebih dari 2,8 kg sabu, 2.700 pil happy five, termasuk senjata tajam dan senpi. Dua mobil yang dikendarai oleh WW dan Lay saat bertransaksi juga ikut diangkut BNN. Ancamannya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup.
"Dikenakan pasal 114 ayat 2, 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika," tutup Deddy.(dtn)
Ahli Keuangan Negara ke Tim
Angket Ahok: Belajar Dulu Sebelum Bertanya
Jakarta (MPO)- Tim angket DPRD DKI menghadirkan ahli keuangan negara dari Universitas Jayabaya, Soemardjijo. Doktor ini ditanyai terus agar bisa memberi penilaian soal dugaan kesalahan yang dilakukan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok), namun Soemardjijo enggan menghakimi.Pertama, anggota tim angket dari Fraksi PDIP Syahrial menanyakan soal e-budgeting yang dikunci sebelum DPRD membahas APBD 2015. Syahrial ingin meminta penilaian dari Soemardjijo, soal apakah boleh Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) mengunci sistem e-budgeting seperti itu.
"Saya seorang akademisi, nggak boleh menghakimi. Bapak silakan analisa saja sendiri, jangan kepada saya. Sudah saya berikan bukunya tebal ini," kata Soemardjijo dalam rapat di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2015).
Gaya lugas pria asal Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta ini memicu tawa seisi ruangan. Dia membawa dan memaparkan lembar presentasi mengenai Undang-undang yang berkaitan dengan penyusunan anggaran. Namun dirinya memilih untuk tetap tidak berpihak dengan menghakimi salah satu pihak, baik eksekutif atau legislatif.
"Sebagai seorang akademisi, saya harus berkomitmen. Janganlah saya dibawa ke arus (polemik) e budgeting," kata Soemardjijo.
Kemudian, setelah sejumlah pertanyaan untuk menajamkan jawaban Soemardjijo, lantas Doktor ini menyatakan anggaran yang akan dimasukkan ke e budgeting haruslah disepakati terlebih dahulu antara pihak pemerintah provinsi dengan DPRD. Lantas para anggota tim angket tertawa lega sejenak karena akhirnya Soemardjijo akhirnya memberi penilaian.
Lantas, anggota tim angket DPRD Syarif dan Prabowo Soenirman bertanya soal pembentukan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Menurut mereka, pembentukan KUA PPAS harus juga melibatkan DPRD. Namun bila Pemprov DKI menggunakan Peraturan Gubernur, apakah DPRD tidak perlu dilibatkan?
"Bapak silakan baca pasal 314 (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014). Sudah baca kan? Sudah jelas kok tanya. Mahasiswa itu kalau sebelum ke kampus, belajar dulu," jawab Soemardjijo disambut tawa seisi ruangan.
Pasal yang dimaksud adalah mengatur soal pemberlakuan pagu anggaran tahun sebelumnya bila APBD tidak disetujui. Ini seperti yang terjadi di DKI sekarang ini, yang akhirnya Ahok harus menerbitkan Pergub untuk menggunakan APBD 2014.
Giliran Lulung meminta komentar Soemardjijo soal anggaran dalam e budgeting APBD 2015. Menurut Lulung, cikal-bakal APBD 2015 itu bukanlah hasil pembahasan dengan DPRD. Namun Soemardjijo tetap tak mau menghakimi salah satu pihak.
"Saya tidak mengatakan bahwa e budgeting itu melanggar Undang-undang lho ya. E budgeting itu sistem. Yakin ya, oke tos!" ucap Soemardjijo meluruskan perkataan Lulung, dan sekali lagi gaya bicara Soemardjijo membuat tawa.
Dirinya kembali menjelaskan bahwa bila APBD tahun ini tidak bisa disepakati antara pemerintah provinsi dengan DPRD, maka pemerintah provinsi menerbitkan Peraturan Gubernur untuk menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Soemardjijo hanya mau berbicara sesuai yang tercantum di Undang-undang dan tak mau masuk ke ranah politik.
"Kan begitu, Pak Lulung. Jangan dipancing-pancing saya, Pak," ucap Soemardjijo santai.(dtn)
KESEHATAN
Lutut nyeri saat naik tangga? Itu gejala awal Arthritis!
- Setiap kali Anda naik atau turun tangga, Anda merasakan nyeri di bagian lutut? Menurut sebuah studi terbaru, itu bisa menjadi gejala awal arthritis.
"Penelitian ini sangat penting, untuk memahami gejala awal osteoarthritis pada lutut," kata pemimpin penelitian, Philip Conaghan, seorang profesor kedokteran muskuloskeletal di University of Leeds di Inggris, dalam sebuah rilis berita universitas.
Penelitian ini melibatkan lebih dari 4.600 orang yang berisiko tinggi terserang arthritis. Para peneliti terus mengumpulkan data dari semua relawan selama tujuh tahun.
Menggunakan tangga adalah kegiatan menahan beban di mana orang-orang dengan radang sendi lutut awal akan mulai merasakan nyeri. Mereka juga akan mengembangkan rasa sakit saat berjalan, berdiri, berbaring atau duduk, dan akhirnya, saat beristirahat di tempat tidur.
"Mengetahui hal ini akan membantu kita mengintervensi sebelumnya, mungkin mengarah ke cara yang lebih efektif untuk mengobati kondisi yang sangat menyakitkan ini," Conaghan menjelaskan.
Studi ini telah dipublikasikan dalam January issue of the journal Arthritis Care & Research edisi Januari.
- Setiap kali Anda naik atau turun tangga, Anda merasakan nyeri di bagian lutut? Menurut sebuah studi terbaru, itu bisa menjadi gejala awal arthritis.
"Penelitian ini sangat penting, untuk memahami gejala awal osteoarthritis pada lutut," kata pemimpin penelitian, Philip Conaghan, seorang profesor kedokteran muskuloskeletal di University of Leeds di Inggris, dalam sebuah rilis berita universitas.
Penelitian ini melibatkan lebih dari 4.600 orang yang berisiko tinggi terserang arthritis. Para peneliti terus mengumpulkan data dari semua relawan selama tujuh tahun.
Menggunakan tangga adalah kegiatan menahan beban di mana orang-orang dengan radang sendi lutut awal akan mulai merasakan nyeri. Mereka juga akan mengembangkan rasa sakit saat berjalan, berdiri, berbaring atau duduk, dan akhirnya, saat beristirahat di tempat tidur.
"Mengetahui hal ini akan membantu kita mengintervensi sebelumnya, mungkin mengarah ke cara yang lebih efektif untuk mengobati kondisi yang sangat menyakitkan ini," Conaghan menjelaskan.
Studi ini telah dipublikasikan dalam January issue of the journal Arthritis Care & Research edisi Januari.(mc)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
. MARET -2
DENGAN MEMBAYAR PKB DaN BBN-KB TEPAT WAKTU AKAN MENJAMIN KEABSAHAN KENDERAAN BERMOTOR ANDA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Kim Kardashian. ©2015 Merdeka.com/mirror.co.uk
Ada yang mengatakan bahwa pria tidak hanya tergila-gila pada payudara, tetapi juga pada pantat wanita. Dan kini para peneliti di Universitas Bilkent di Turki berusaha mencari alasan di balik pandangan itu.
Seperti dilansir Cosmopolitan,para peneliti menunjukkan 300 siluet tubuh wanita kepada peserta pria, dan kemudian meminta mereka untuk mengurutkannya sesuai tingkat ketertarikan.
Berdasarkan penelitian tersebut, sebagian besar pria ternyata lebih tertarik pada wanita dengan pinggul yang melengkung hingga sudut 45 derajat.
Peneliti menduga bahwa kebanyakan pria sebetulnya lebih tertarik pada lengkungan tulang belakang wanita - yang dikenal sebagai vertebral wedging.
Menurut studi itu, para peneliti menarik kesimpulan bahwa memiliki berat ekstra di pantat akan meningkatkan lengkungan tersebut.(mc)
7 Kebiasaan yang bikin pekerja kantoran tetap sehat
Kesehatan para pekerja kantoran menjadi topik yang sedang hangat dibicarakan. Mereka yang bekerja di kantor harus duduk selama berjam-jam di depan komputer. Hal itu lambat-laun akan merusak kesehatan, bila tidak diimbangi dengan olahraga dan asupan makanan sehat. Berikut adalah tujuh kebiasaan yang bikin pekerja kantoran tetap sehat.
1. Sering mencuci tangan
Rajinlah mencuci tangan karena itu dapat menghindarkan Anda dari bakteri atau virus yang menempel di tangan Anda secara tidak sengaja .
2. Membersihkan meja kerja
Anda juga harus memperhatikan kebersihan meja kerja Anda. Lap keyboard dan meja Anda dengan cairan antiseptik untuk menghilangkan bakteri.
3. Minum banyak air
Tetap terhidrasi selama bekerja sangat penting untuk menyokong produktivitas dan kesehatan tubuh Anda. Air membantu tubuh dan otak tetap segar.
4. Siapkan hand sanitizer di meja
Jika Anda tidak sempat mencuci tangan ke toilet, Anda bisa menggunakan hand sanitizer sebagai gantinya.
5. Camilan sehat
Pastikan bahwa Anda telah menyertakan makanan sehat dalam menu harian Anda di tempat kerja. Alih-alih tergoda makan makanan berlemak tinggi dan kaya gula, bawalah camilan sehat seperti buah atau makanan rendah lemak.
6. Istirahat
Anda perlu berhenti sejenak dari pekerjaan Anda dan mengambil waktu untuk istirahat. Jika Anda tidak bisa keluar dari ruang kerja Anda, Anda bisa menenangkan diri Anda hanya dengan duduk dan bermeditasi selama beberapa menit di ruangan Anda.
7. Batasi kafein
Para pekerja kantoran umumnya mencintai kopi, karena itu diyakini bisa bikin mata melek. Namun cobalah untuk menghindari konsumsi kafein yang berlebihan di kantor karena itu tidak baik untuk kesehatan.
Inilah tujuh kebiasaan yang bikin pekerja kantoran tetap sehat. Semoga tips ini bermanfaat untuk Anda!(mc)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar