Peralihan Guru, Gugat ke MK- IMI- Sinabung-N3-

21 Juli 2016

UU No. 23 /2014 Tentang Pemerintahan Kota, Guru dan Tenaga Administrasi Dialihkan ke Pemprovsu

·        Ada Sebagian Menggugat Ke Mahkamah Konstitusi

Medan (Mpo)

Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terkait Tenaga guru dan tenaga administrasi pada Dinas pendidikan Pemprovsu. Ada sekitar 20 ribu PNS (guru dan tenaga administrasi). Wewenang Pemprovsu dibidang ini sesuai amanat undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemprovsu. Arsyad Lubis mengatakan,

Wewenang Pemprovsu menangani guru dan tenaga administrasi di jajaran Pemprovsu ada sekitar 600 SMA dan SMK  ( setingkat SLTA) di 33 Kabutaen/Kota,” ini sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah” ujarnya kepada Media belum lama ini di lansir Madya Pos.com

Data diperoleh, diperkirakan lebih dari 20 ribuan Aparatur Sipil Negara terkait  guru dan tenaga adminstrasi Kabupaten/Kota, 600 sekolah Negeri dan 1400 sekolah swasta (Setingkat SLTA) di  Jajaran Pemprovsu akan menjadi pegawai Pemprovsu, dengan demikian bahwa APBD anggaran Tahun 2017 dari sektor ini

 diyakini bertambah, disebabkan adanya peralihan.

Namun diakui Arsyad, bahwa peralihan ini ada sejumlah Kabupaten/Kota kurang sependapat untuk kewenangan tenaga Guru dan tenaga administrasi dialihkan kepada Pemprovsu, bahkan mereka mengggugat peralihan ini ke pihak  Mahkamah Konstitusi.

Syafruddin warga Denai Medan menilai, Peralihan para guru dan tenaga administrasi dari Kabupaten/Kota sejajaran Pemprovsu diyakini membludak, bahkan saat kini para guru dan tenaga adminstrasi itu mulai kasak kusuk untuk ditempatkan tenaga di Dinas Pendidikan Sumut, dari satu sisi melihat psikologisnya, mereka  sebagian menganggab peralihan ini ada keberuntungan, sebab peralihan ini maka bosnya atau pimpinan sekarang menjadi Gubernur Sumatera Utara, bukan lagi Bupati atau Walikota.

Namun menurut Syafruddin, Gubernur harus bijak dan konsekuen terhadap jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemprovsu, sebab kepala dinas Pendidikan sekarang masih berstatus Pelaksana Tugas, belum definitive, “ Gubernur harus konsekuen untuk menetapkan sebagai  Kepala Dinas Definitif” ujarnya (st.mb)

Kasus korupsi Jamkesmas Subang, KPK periksa 2 hakim Tipikor Bandung

Jakarta (Mpo)  Dua hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Bandung hari ini dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi dana BPJS Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk Bupati nonaktif Subang, Ojang Sohandi (OJS).

"Pemeriksaan saksi berkaitan dengan kasus yang bersangkutan dengan OJS," ujar Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Kamis (21/7).

Dua hakim yang sedianya diperiksa hari ini adalah Sri Mumpuni dan Marudut Bakara. Pemanggilan untuk Sri merupakan pemanggilan ulang setelah sempat absen pada pemanggilan pertamanya.

Sebelumnya, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan, Senin (11/4) di Kejaksaan Tinggi Jabar. Dalam operasi tersebut KPK menciduk jaksa Devianti Roechati dan Lenih Marliani di kantor Kejati Jabar dan Bupati Subang Ojang Sohandi di Subang.

Dari hasil operasi tangkap tangan KPK mengamankan uang Rp 528 juta dari Devianti. Sedangkan saat mengamankan Ojang di Subang, KPK berhasil mengamankan uang Rp 385 juta di dalam mobilnya.

Dalam kasus ini akhirnya KPK menetapkan lima orang tersangka yakni Lenih Marliani (LM), Jajang Abdul Holik (JAH), Ojang Sohandi (OJS) sebagai pemberi, kemudian Devianti Rochaeni (DVR) dan Fahri Nurmallo (FN) sebagai penerima.

Untuk tersangka yang memberikan suap dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf a dan b dan atau pasal 13 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk Ojang dikenakan pasal tambahan 12 B.

Sedangkan bagi tersangka penerima dikenakan pasal 12 huruf a dan b dan atau pas 11 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP (mcp)

Tempat penampungan TKI ilegal di Bekasi digerebek Bareskrim

 Bekasi (Mpo)

Ilustrasi Tenaga TKI

Sebuah tempat penampungan calon TKI diduga ilegal digerebek oleh petugas gabungan dari Ombudsman, Badan Reserse Kriminal, dan BNP2TKI pada Kementerian Tenaga Kerja,Kamis dini hari, (21/7). Dari penampungan yang berada di Jalan Swakarsa 1, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, petugas menemukan 38 TKW dan 5 pria.

Pimpinan Ombudsman, Ninik Rahayu, mengatakan penggerebekan dilakukan setelah pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat karena ada kejanggalan dari PT Safarindo Insan Corpora selaku penyalur TKI tersebut.

Menurut dia, hingga saat ini perusahaan itu diduga tak memiliki izin sebagai penyalur TKI. Namun, perusahaan sudah berani menampung calon TKI untuk dipekerjakan di luar negeri seperti Arab Saudi.

"Sampai saat ini mereka tidak tahu perjanjian kerjanya seperti apa, tapi sudah ditampung ada yang dua bulan, tiga bulan, sampai delapan bulan," kata Ninik, Kamis (21/7).

Selain itu, kata dia, para calon TKI tersebut sampai saat ini juga belum mengetahui besaran gaji ketika sudah bekerja nanti. Bahkan, beberapa di antaranya ada yang di bawah umur.

Karena itu, pihaknya akan mendalami temuan tersebut bersama dengan penyidik Bareskrim Mabes Polri, serta BNP2TKI. Pihaknya akan kembali mengecek sejumlah dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki perusahaan penyalur tersebut.

Seorang calon TKW asal Bayuwangi, Jawa Timur, Diana, mengatakan sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai pemberangkatan ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai perawat. Bahkan, setiap meminta kejelasan perihal pemberangkatan menuju Arab Saudi selalu dicaci maki.

"Kalau ingin pulang diancam dikenakan denda hingga Rp 7,5 juta," katanya.(mcp)

Bantuan untuk Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung

Medan (Mpo) 

Moderamen GBKP mendapatkan bantuan dari PTPN III berupa kebutuhan sembako yang akan diteruskan kepada para pengungsi korban bencana alam erupsi gunung Sinabung pada hari Rabu, 29 Juni 2016. Bantuan tersebut antara lain 2,700 kg beras, gula sebanyak 1200 kg dan minyak makan sebanyak 600 bungkus.

Bantuan diserahkan di lokasi penampungan para korban bencana alam erupsi gunung Sinabung yang berlokasi di gedung Serbaguna GBKP jalan Pala Bangun, Kabanjahe, Tanah Karo yang diserahkan oleh bagian program PKBL PTPN III diwakili oleh Agus Sidauruk, Herlambang dan Ade Darmawan. Bantuan diterima oleh Sekretaris Panitia Penampungan Pengungsi Sinabung GBKP Pendeta S. Pandia, STh.

Pandia mengungkapkan bahwa bantaun tersebut merupakan bantuan yang kesekian kalinya sebagai bentuk kepedulian PTPN III terhadap penderitaan para pengungsi, serta kesusahan yang dialami panitia dalam menyediakan kebutuhan pokok para pengungsi akibat keterbatasan dana.

Pandia mewakili moderamen GBKP dan para pengungsi yang ada di penampungan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen PTPN III serta mendoakan agar PTPN III diberi kelimpahan rejeki dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa .(n3.19/7)

Tingkat Kehadiran ASN Pemko Tebing Tinggi 98,87 Persen

Tebing Tinggi (Mpo)

Kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Tebing Tinggi hari pertama masuk kerja setelah berakhirnya libur bersama perayaan Idul Fitri 1437.H Senin (11/7) mencapai 98,87 persen atau 3.646 orang dari 3.708 orang.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BKPP) H.Erwin Suheri Damanik didampingi Kabag Humas Pimpinan dan Protokoler Pemko Tebing Tinggi Bambang Sudaryono diruang kerjanya Selasa (12/7). Disampaikannya kehadiran para ASN dilingkungan Pemko Tebing Tinggi dibanding tahun sebelumnya lebih baik, tahun lalu 98,63 persen.

Ketidak hadiran 1,13 persen disebabkan karena sakit, izin dan sedang menjalani tugas belajar, keadaan ini merupakan indikator disiplin ASN Pemko Tebing Tinggi semakin membaik, dan mudah-mudahan kian hari lebih baik lagi.

Kabag Humas PP Bambang Sudaryono menyampaikan pesan Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan, diharapkan disiplin kehadiran para ASN dilingkungan Pemko Tebing Tinggi juga dibarengi dengan disiplin dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Diharapkan kepada para ASN tidak lagi memperpanjang libur Idul Fitrinya, terutama yang bertugas di Kantor Camat, Kelurahan, Rumah Sakit dan Puskesmas, karena masyarakat sudah beraktifitas seperti biasanya. Hendaknya memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat, karena itu merupakan tugas setiap ASN, yang memberikan Pelayanan bukan yang dilayani.(ktt)

 

 

Minggu Pertama  Juli 2016

 

 

Dengan Membayar PKB Dan BBN-KB Tepat Waktu Akan 

Menjamin keabsahan kepemilikan kenderaan bermotor anda

--------------------------------------------------------------------------------

Bertemu pengusaha di Medan, Jokowi sosialisasikan tax amnesty

 - Medan (Mpo) 

Presiden Joko Widodo diagendakan menyosialisasikan program amnesti pajak (tax amnesty) kepada para pelaku usaha di Kota Medan, Sumatera Utara pada Kamis (21/7) sore.

Menurut keterangan pers dari Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Jokowi akan bertemu dengan para pengusaha di Ballroom Hotel Santika, Medan.

Selain arahan dari Kepala Negara, sejumlah pejabat pemerintah di bidang ekonomi seperti Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad dan Menteri BUMN Rini Soemarno akan memberikan paparan terkait kebijakan tersebut.

Pemerintah akan terus melakukan sosialisasi amnesti pajak kepada para pengusaha. Jokowi pada Jumat (15/7) juga melakukan sosialisasi amnesti pajak di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Dalam arahannya, Presiden mengatakan undang-undang amnesti pajak menjadi ruang bagi warga negara Indonesia dalam berpartisipasi membangun negara.

"Yang uangnya ada di dalam negeri di-'declare' yang uangnya ada di luar dibawa masuk. Ini persaingan antar negara. Ini kesempatan bagi semuanya untuk berpartisipasi terhadap negara," kata Presiden dalam pidatonya.

Kunjungi Jambi Selain mengunjungi Medan, pada Kamis pagi Presiden juga diagendakan meresmikan terminal Bandar Udara Internasional Sultan Thaha, Jambi.

Bandara tersebut akan menjadi "pilot project" bagi pengembangan bandara-bandara kecil lainnya oleh pemerintah.

Kemudian, Jokowi akan menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-69 tahun 2016 di halaman Kantor Gubernur Jambi.

Acara peringatan Harkopnas akan mengangkat tema mengenai "Reformasi Koperasi Mewujudkan Ekonomi Berdikari".(mcp)

Mendagri, KPK dan BPKP Bahas e-Planning Bersama Walikota Risma

Jakarta (Mpo)  - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan pertemuan dengan beberapa lembaga dan Walikota Surabaya untuk memaparkan e-planning di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Dalam acara yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dihadiri oleh perwakilan pimpinan KPK Basaria Panjaitan, Kepala BPKP Ardan Adiperdana dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

"Ini pemaparan kita lakukan agar lembaga-lembaga pemerintah tidak usah jauh-jauh keluar negeri untuk studi banding masalah transparansi keuangan daerah. Cukup belajar dari daerah seperti Surabaya," kata Mendagri Tjahjo Kumolo saat membuka rapat di kantornya, Kamis (21/7/2016).

Sedangkan perwakilan pimpinan KPK Basaria Panjaitan mengatakan tugas KPK saat ini fokus pada pencegahan dan monitoring kepada lembaga-lembaga pemerintah. Namun, penegakan hukum dan penindakan tetap menjadi pusat perhatian bagi KPK. Apalagi saat ini ada 6 provinsi yang menjadi fokus khusus oleh KPK karena banyaknya kasus korupsi.

"Sesuai tugas KPK itu sendiri melakukan pencegahan dan monitoring kementerian dan lembaga. Fokus khusus ada 6 provinsi yang menjadi perhatian. Sumut, Riau, Banten, Papua, Papua Barat dan Aceh.Yang ingin dibenahi 34 provinsi tapi 6 jadi fokus. Core bisnis KPK adalah penindakan dan penegakan hukum. Harus represif. Pencegahan adalah concern KPK sekarang," kata Basaria

"Masalah e-planning, recruitment, pengarahan pelatihan kepada inspektorat. Dana desa kita kita minta bantuan kepada kepolisian. Kita minta BPKP supaya benar-benar mengawasi ini, karena KPK tidak ada di seluruh provinsi. Apapun yang kita lakukan, semua yang kita lakukan adalah supaya masyarakat sejahtera. Jangan ada rasa enggak enak antar lembaga," Basaria.

Mendagri, KPK dan BPKP Bahas e-Planning Bersama Walikota Risma

Sedangkan Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengatakan siap membantu KPK walaupun berbeda dengan KPK dalam hal tugas. Karena pada esensinya BPKP melakukan pengawasan akuntanbilitas. Sesuai dengan amanat presiden, pengawasan tersebut ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

"Esensi yang harus dilakukan adalah mengawasi akuntabilitas. Sangat spesifik diperkenalkan bahwa pengawasan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Ini sesuatu paradigma baru di pengawasan. Ada 2, yaitu consulting and assurence semua aktifitas pengawasan adalah bersifat preventif. Kami apresiasi upaya dalam rangka peningkatan pengawasan termasuk penganggaran," kata Ardan.(dtc)

Risma Terus Didorong Maju di Pilgub DKI, PDIP: Banyak yang Mengharapkannya

Jakarta (Mpo)  - Sudah banyak kalangan yang menyuarakan agar PDIP memboyong Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke Jakarta. PDIP mengakui memang banyak yang berharap Risma maju di Pilgub DKI 2017.

"Kita sadari memang ada besar harapan masyarakat Bu Risma bisa maju," ungkap Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR Arif Wibowo saat berbincang dengan detikcom, Rabu (20/7/2016) malam.

Arif mengaku senang ada banyak tanggapan positif terhadap kader-kader PDIP. Meski menurutnya, ada beberapa kader PDIP berprestasi lainnya yang juga diharapkan bisa diusung untuk Pilgub DKI.

"Kita senang juga sih, berarti PDIP adalah partai yang diapresiasi secara positif. Banyak kader kami yang dianggap berhasil, faktanya kan begitu. Tapi banyak juga yang berharap terhadap Djarot dan Ganjar," tuturnya.

Aspirasi masyarakat terhadap sosok Risma dianggap Arif tak bisa dianggap enteng. Hanya saja, PDIP menurutnya hingga saat ini masih terus melakukan proses sesuai mekanisme partai untuk menentukan siapa tokoh yang akan diusung di Pilgub DKI. Namun gejolak permintaan masyarakat juga menjadi salah satu pertimbangan.

"Banyak yang berharap seperti itu (Risma maju di Pilgub DKI). Tapi partai kan ada mekanisme internal soal seleksi. Itu harus dijalankan. Dan untuk jadi pemimpin kan bukan hanya soal menang saja," ucap Arif.

Seperti diketahui, berbagai dukungan masyarakat dan kalangan untuk Risma maju di DKI sudah banyak bermunculan. Terakhir, Majelis Pelayan Jakarta (MPJ) menyebut Risma layak memimpin Jakarta.

"Tak dapat dipungkiri keberhasilan Risma menata Surabaya membuat rakyat Jakarta jatuh hati. Dan rakyat Jakarta sangat berharap Risma menjadi bagian dari proses memajukan Jakarta dan Indonesia tentunya. Rakyat Jakarta mengharapkan agar Risma juga membuat perubahan-perubahan di Jakarta seperti yang dilakukannya di Surabaya," kata Anggota Dewan Syuro MPJ, KH Bachtiar Nasir, Rabu (20/7).

MPJ sendiri mendorong tokoh muslim berprestasi maju ke pentas Pilgub DKI. Risma masuk dalam radar mereka karena memiliki segudang prestasi baik di tingkat nasional dan juga internasional. MPJ pun disebutnya akan mencoba berbicara dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait aspirasi mereka itu.

"Kami juga berusaha membuka komunikasi politik dengan Ketum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri untuk menanyakan apakah PDIP siap memajukan nama Bu Risma menjadi kandidat yang akan diusung PDIP di Pilgub DKI 2017 nanti," tutupnya. (dtc)

 

HI BURAN

 

 

Ben Kasyafani cerita tentang hubungan Marshanda dan calon istri

 Setelah 2 tahun bercerai dari Marshanda, Ben Kasyafani akhirnya memutuskan untuk move on juga. Dalam waktu dekat ini, mantan VJ MTV tersebut bakal menikahi seorang wanita cantik berhijab bernama Nesyana Ayu Nabila atau Ines.


Saat ini keduanya tengah sibuk mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan pernikahan. Total sekitar 600-700 undangan bakal disebarkan Ben pada pernikahannya nanti. Apakah Caca diundang juga?
"Caca diundang, tapi kalau dia ada halangan ya udah," jawab Ben singkat ketika ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (20/7).
Pasca cerai, Ben dan Marshanda sendiri masih tetap menjaga komunikasinya dengan baik. Bahkan, Caca dan Ines ternyata sudah pernah ketemu loh.
"(Caca dan Ines) Udah kenal, udah pernah ketemu. Kalau komunikasi belum, ya natural aja. Ines sama Caca nyaman, Sienna cukup nyaman sama Ines juga. Alhamdulillah," sambung pria berusia 33 tahun ini.

Di sisi lain, Caca juga sudah punya tambatan hati baru, yakni Egi John. Sempat putus sebentar, kini keduanya kembali terlihat mesra satu sama lain. Pendapat Ben?
"Ya Alhamdulillah kalau dia seneng, kita juga seneng. Aku sama Caca saling mendoakan. Kalau ada yang perlu kita share ya share," pungkas Ben.
(mca)

Sukses turun 5 kilo, ini rahasia diet ala Duo Serigala

 - Sejak awal kemunculannya di dunia hiburan, Duo Serigala langsung sukses memancing perhatian publik. Bagiamana tidak, duo yang digawangi oleh Pamela dan Ovi ini cenderung menunjukkan kemolekan tubuhnya yang memang bisa bikin mata para pria gagal fokus.


Nah, sepanjang Bulan Puasa kemarin, Duo Serigala mengurangi aktivitas syutingnya. Sekali muncul, ada perubahan yang terlihat pada diri Pamela dan Ovi, di mana mereka kini terlihat lebih langsing.
"Nggak ah, kemarin memang bulan puasa sambil diet juga. Berat badan 55, tetap kok nimbang jadi 55. Dia (Ovi) malah turun 5 kg jadi 50. Aku nggak turun. Kita tadinya sama-sama 55, dia turun 50," ujar Pamela ketika ditemui di acara MOX.ID, MD Place Tower II, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (20/7).
Ovi dan Pamela sukses lakukan diet KapanLagi.com®/Budy Santoso
Bukan tanpa alasan, Ovi merasa tubuhnya terlalu lebar sehingga terlihat kurang enak dipandang mata. "Makanya kalau ketemu masyarakat gitu mereka bilang ternyata nggak segemuk di TV ya," sambungnya.
Ketika ditanya rahasia tips diet-nya, Ovi menjawab jika Ia cuma sekedar mengatur pola makan. Senada dengan Ovi, Pamela pun punya tips rahasia agar dirinya bisa mendapatkan tubuh yang seksi.
"Nggak makan nasi kalau udah jam 6. Makan tomat yang banyak biar makin seksi," pungkas Pamela.
  (mca)

 

Ricky Perdana dan Chacha Thakya dambakan anak kembar

- Aktor Ricky Perdana baru saja menikah dengan kekasih hatinya Chacha Thakya, Sabtu (9/7). Saat ini bisa dibilang kalau Ricky dan Chacha tengah hangat-hangatnya sebagai pasangan suami istri yang sedang berbahagia.


Seperti layaknya pasangan yang baru menikah, Ricky dan Chacha pun kini ditanya tentang rencana menikah tentang kehadiran anak. Ricky pun menjawab dengan antusias saat ditanya tentang anak.
"Oh iya dong jangan kasih napas langsung jos aja, satu faktor udah dewasa, umur udah banyak. Makanya saya milih dia, dia yang setuju abis nikah punya anak," kata Ricky saat ditemui kawasan Kapten Tendean, Jakarta Selatan pada (19/7).

Saat ditanya ingin berapa anak, Ricky menyerahkan segalanya kepada yang di atas. Ia juga lalu menjelaskan kalau dirinya dan Chacha juga punya program agar segera hamil.
"Pengennya kembar biar sekaligus. Tapi kalau Allah ngasih berapa aja kita terima asal Allah ngasih kerjaan buat kita," tutur Ricky.
"Ini diprogram, kita ngobrol sama yang udah nikah. Ternyata mereka kasih tahu masa suburnya. Saya pikir buat apa, proses hamil ada waktu suburnya. Mudah-mudahan sih," lanjut Ricky. Well, semoga cepat diberi momongan ya (mca)