Dana Desa Bergulir, SKB Menteri Disaksikan Jusuf Kalla
Pembangunan
akan dirasakan oleh warga desa khususnya
di Desa-desa Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Karena pemerintah
telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri seputar penyaluran dana desa.
Dengan
SKB menteri ini, berarti, untuk
menghapus perbedaan –perbedaan dalam pencairan dana desa, ( Wapres Jusuf Kalla)
saat menyaksikan penandatangani kesepakatan Kemendagri, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi di Jakarta Pusat , Selasa (15/9)
Diketahui, bahwa Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan , Boediarso Teguh Widodo mengatakan, pengawasan desa diserahkan kepada
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , artinya, pihak BPK akan mengevaluasi pelaporan
dana desa
Kemudian Kepala
Desa juga harus melakukan pelaporan kepada Bupati dilakukan dua kali semester
satu , bulan Juli dan semester dua pada
januari berikutnya dari Kabupaten/kota
ke Kemenkeu, Kemendagri, Kemendes
satu kali setelah akhir tahun
paling lambat Januari .
Data yang diperoleh
bahwa ,Mendagri Tjahyo Kumolo mengatakan, saat ini sudah sekitar 80 persen atau sekitar
Rp. 20,7 triliun dana desa yang masuk ke pemerintah daerah tingkat dua .(01.a.)
Mentan Sebut Impor Pangan RI Turun, Ini Datanya
Mentan Amran Sulaiman
Jakarta (MPO)-Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kedatangan tamu istimewa pada hari Rabu kemarin, yaitu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dalam pertemuan yang berlangsung Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) tersebut, salah satu masalah yang disorot JK adalah tingginya impor pangan.
JK pun memberikan instruksi pada Amran untuk melakukan upaya meningkatkan produksi, dan menekan impor pangan.
Amran sendiri menyatakan, pihaknya telah berhasil menekan impor pangan pada tahun ini dengan berbagai kebijakan seperti menyetop impor jagung, mengurangi kuota impor sapi secara drastis, menahan impor beras, dan sebagainya.
"Kami sudah lakukan (pengetatan impor pangan) bersama Kemendag (Kementerian Perdagangan), hasilnya komoditas pangan stregtegis impornya menurun dibanding tahun sebelumnya (2014)," kata Amran kepada detikFinance di Jakarta, Jumat (18/9/2015).
Dikutip dari data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementan, berikut perbandingan impor beberapa komoditas pangan strategis pada Januari-Desember 2014 dan Januari-Juli 2015:
- Beras. Tercatat sepanjang 2014 impor beras sebanyak 815,3 ribu ton. Sedangkan impor beras belum ada sama sekali, alias 0 ton Januari-Juli 2015.
- Jagung. Impor jagung di 2014 sebanyak 3,296 juta ton. Adapun selama 7 bulan pertama 2015 impor jagung sebanyak 1,6 juta ton.
- Sapi hidup. Di 2014, Indonesia total mengimpor 246,5 ribu ekor sapi hidup. Sedangkan sampai Juli tahun ini, jumlahnya 113,7 ribu ton.
- Daging sapi. Selama 2014 total impor daging sapi 76,8 ribu ton. Sementara sampai Juli tahun ini 24,19 ribu ton.
- Gula tebu. Total impor gula tebu selama 2014 mencapai 2,965 juta ton. Januari-Juli 2015 sebanyak 1,852 juta ton.
- Bawang merah. Sepanjang 2014 impor bawang merah 74,9 ribu ton. Januari-Juli tahun ini masih 0 ton.
- Cabai. Selama 2014 Indonesia impor cabai 26,1 ribu ton. Sedangkan sampai Juli tahun ini, belum ada impor cabai atau 0 ton.
- Kacang tanah. Di 2014 impornya 179,7 ribu ton. Dari Januari-Juli 2015 sudah 129,4 ribu ton.
- Kacang hijau. Impor kacang hijau pada 2014 adalah 68,9 ribu ton. Lalu Januari-Juli 2015 ini adalah 32,9 ribu ton.
Selain komoditas-komoditas pangan tersebut, sebenarnya ada komditas pangan strategis lain yang impornya terus naik setiap tahun, yaitu gandum. Impor gandum yang setiap tahun mencapai 7 juta ton mendapat perhatian khusus dari Wapres JK.
JK berencana mengumpulkan para produsen terigu untuk mencari cara supaya impor gandum dapat disubstitusi dengan pangan lokal.
"Kita akan panggil semua produsen terigu untuk mencari cara supaya terigu ada kombinasi dari (bahan pangan) lokal. Kita impor gandum 7 juta ton setahun," JK mengungkapkan.
Amran mengakui, pihaknya sama sekali belum punya solusi untuk mengatasi ketergantungan Indonesia pada impor gandum. Dia beralasan, masih perlu penelitian untuk mencari substitusi untuk gandum atau memproduksinya di dalam negeri.
"Gandum kita belum bisa produksi, perlu penelitian lanjutan," ucapnya.(dtf)
Begini Saat Kapolda Metro Irjen Tito Bicara Kondisi Ekonomi dan Keamanan
jakarta (MP0) - Polda Metro Jaya bersama TNI dan Pemprov DKI berkumpul bersama membahas situasi ekonomi RI yang tengah lesu. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menyatakan, tidak ada ancaman seperti peristiwa tahun 98 terkait kelesuan ekonomi saat ini, sebab sinergitas lintas sektoral sudah baik.
"Tidak ada, jauh. Dari analisa ini juga tidak ada. Banyak variabel yang di 98 ada di sini tidak ada. Contoh sinergitas aparat pada saat ini bagus dan 98 tidak bagus," kata Tito kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (17/9/2015).
"Saya berdasarkan analisis tadi. Polda Metro Jaya berupaya berpikirnya yang terburuk. Tapi kita menyiapkan langkah mendukung pemerintah. Sekaligus menjaga stabilitas keamanan," tambahnya.
Selain sinergitas antar aparat yang sudah kuat, pertumbuhan ekonomi yang tidak sampai minus juga menjadi parameter di mana situasi keamanan akibat kelesuan ekonomi saat ini tidak akan seperti tahun 1998.
"Kemudian pertumbuhan ekonomi kota tidak minus. Kalau dulu minus 13 persen, tapi menurut pengamat tadi kita masih plus 4 persen, meskipun turun. Ini hanya turbulence mirip tahun 2008. Peluang pemerintah untuk recover cukup," imbuhnya.
Kapolda mengatakan, bahwa perlambatan ekonomi saat ini hanya turbulensi saja, sebuah dinamika dalam pembangunan ekonomi.
"Ini bukan krisis luar biasa. Ini hanya perlambatan ekonomi dan biasa terjadi. Diperngaruhi faktor eksternal dam internal dan meeurut pengamat tadi bisa diatasi. Uang indonesia cukup banyak dan dapat diatasi. Memang kalau tidak segera di-recover akan berdampak pada kelompok rakyat miskin di perkotaan atau dapat dikatakan kurang mampu," jelasnya.
Untuk itu, perlu adanya langkah-langkah proaktif dari TNI-Polri dan pemerintah dalam melakukan pendekatan untuk memperkuat sosial security. Selama keamanan sosial teratasi, perlambatan ekonomi tidak akan mempengaruhi stabilitas keamanan negara.
"Sepanjang social security dapat diatasi, kelas menengah ke atas didorong. Kelas menengah ke bawah diberikan kekuatan social security maka muncul ketahanan sosial. Social security bisa masalah pangan, kesehatan dan hal lain yang mendasar di tengah masalah ini," tuturnya.
Diskusi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ini dilaksanakan di Polda Metro Jaya. Selain TNI-Polri dan Pemda DKI, sejumlah praktisi dan akademisi juga hadir dalam diskusi bulanan yang diselenggarakan setiap tanggal 17 ini.
"Ini dilakukan setiap tanggal 17. Sekaligus mengambil momentum perpisahan Pangdamnya Pak Agus Sutomo promosi dan ada Pangdam baru. Kita juga mengakrabkan hubungan yang sudah baik TNI dan Polri yang ada di Jakarta," katanya.
"Kita harus sinergi terutama menghadapi sistuasi ekonomi yang melamban. Kita merapatkan barisan. Pasukan melakukan panggung prajurit, perwira berkumpul untuk menyamakan persepsi dan diskusi terkait perlambatan ekonomi tersebut yang berdampak pada keamanan," tutupnya. (dtn)
Rapat dengan Komisi III, Kapolri Minta Tambahan Anggaran Rp 20 T
Jakarta (MP0) - Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti terkait anggaran 2016. Polri mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 20,099 triliun.Rapat berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2015). Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman memimpin rapat dengan didampingi oleh Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin dan Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa.
Kapolri Jenderal Badrodin hadir didampingi dengan jajarannya, termasuk Wakapolri Komjen Budi Gunawan. Jenderal Badrodin kemudian memaparkan anggaran Polri untuk tahun 2016 sesuai pagu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
"Pagu anggaran Polri untuk 2016 sebesar Rp 67,232 triliun," kata Badrodin.
Anggaran belanja dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Badrodin mengungkapkan bahwa pagu anggaran yang ditetapkan masih kurang dan Polri meminta penambahan.
"Usulan penambahan anggaran pada penetapan alokasi anggaran TA 16 sebesar Rp 20,099 triliun," ucapnya.
Berikut rincian penambahan yang diusulkan oleh Kapolri:
1. Untuk kekurangan pembayaran gaji, tunjangan dan remunerasi (tunjangan kinerja) sebesar Rp 5,172 triliun
2. Untuk meningkatkan dukungan operasional perkantoran dan pelaksanaan kegiatan fungsi teknis kepolisian dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakkan hukum sebesar Rp 8,652 triliun
3. Untuk pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, penanganan gejolak sosial dan penanganan flash point sebesar Rp 6,275 triliun (dtn)
Antisipasi Sengketa, Plt Gubsu Minta Penyelenggara Pilkada Kedepankan Integritas
Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Pematang Siantar,(MP0)
Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt. Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si menekankan kepada penyelenggaran Pemilu di 23 Kabupaten/Kota untuk mengedepankan integritas dalam mengantisipasi sengketa Pilkada seretak pada 9 Desember 2015 mendatang.
Harapan tersebut dikemukanan Plt. Gubsu dalam acara Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2015 kerjasama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Universitas Simalungun (USI) yang berlangsung di Aula Universitas Simalungun (USI), Pematang Siantar, Rabu (9/9/2015).
Hadir dalam acara tersebut Ketua DKPP Prof Dr. Jimly Assidiqi, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Komisioner Bawaslu Pusat Daniel Zuchron, Bupati Simalungun JR Saragih, Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, Rektor USI Prof DR Marihot Simanullang, Rektor Universitas HKBP Nommensen, tokoh masyarakat dan perwakilan Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sumut.
Dalam sambutannya, Plt. Gubsu menyebutkan, Pilkada serentak akan berlangsung di 23 Kabupaten/Kota di Sumut pada 9 Desember 2015 mendatang. “Itu artinya, secara nasional, Sumut merupakan provinsi terbanyak yang menggelar Pilkada serentak dibandingkan provinsi lain. Tentu pesta demokrasi ini harus kita sambut dengan penuh tanggunggungjawab agar berlangsung lancar dan aman,” sebut Plt. Gubsu.
Untuk itu, Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu sangat dibutuhkan untuk memperluas pemahaman akan kode etik penyelenggaraan Pemilu dalam meminimalisasi sengketa dan permasalahan yang akan timbul nantinya. “Pemilu sangat rentan masalah. Pengalaman lalu sudah menjadi contoh. Sejumlah penyelenggara Pemilu mendapatkan sanksi karena melanggar kode etik. Sebagian bahkan diberhentikan sebagai bentuk sanksi tegas,” sebut Plt. Gubsu.
Plt. Gubsu berharap Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu menjadi acuan dalam menjalin komunikasi penyelenggara Pemilu dan responsive dalam mencegah konflik Pilkada di 23 Kabupaten/Kota di Sumut. “Saya berharap, penyelengara Pemilu tidak terlibat dalam dukungan atau berpihak kepada salah satu pasangan. Penyelenggara Pemilu harus netral dan memiliki legitimasi agar pelaksanaan dan hasil Pemilu dapat diterima masyarakat,” harap Plt. Gubsu.
Hal yang paling penting, penyelenggara Pemilu harus memiliki integritas dan harus berpegang kuat pada azas serta aturan hukum yang berlaku demi terciptanya Pilkada aman dan sukses.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Gubsu juga menyebutkan, pada tahun 2015, sebanyak 14 kepala daerah telah berakhir masa periode jabatannya dan 9 lainnya pada tahun 2016. “Tentu akan ditunjuk Pejabat untuk menjalankan roda pemerintahan di 14 Kabupaten/Kota, agar pelaksanaan Pilkada berlangsung lancar,” sebut Plt. Gubsu.
Tidak lupa Plt. Gubsu memaparkan, dalam menyemarakkan Pilkada di 23 Kabupaten/Kota di Sumut, tercatat 88 pasangan yang melakukan pendaftaran ke KPU. Dari jumlah tersebut, sebanyak 82 pasangangan dinyatakan lulus verifikasi. “Dari 82 pasangan yang lulus verifikasi, sebanyak 58 pasangan mendapatkan dukungan partai politik dan sisangan 24 pasangan maju dari jalur perseorangan,” jelas Plt. Gubsu.
Kemudian, berdasarkan penetapan KPU pada 24 Agustutus 2015 lalu, ditetapkan sebanyak 73 pasangan calon dinyatakan lulus seluruh tahapan dengan perincian 59 pasangan calon dukungan partai politik dan 14 pasangan dari jalur perseorangan. “Dari penetapan ini, ada beberapa pasangan yang mengajukan keberatan kepada Bawaslu, terkait sengketa administasi dalam penetapan pasangan calon, seperti yang terjadi di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun,” papar Plt. Gubsu.
Plt. Gubsu juga menyebutkan potensi konflik yang memungkinkan terjadi dalam Pilkada serentak di Sumut yang dipicu lemahnya pemutahiran data pemilih, masih adanya pemilih ganda, pemilih tidak dikenal, calon pemilih disabilitas yang tidak diakomodir, dokumen yang tidak sesuai sesuai seperti yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), dukungan dari partai politik ganda yakni golkar dan PPP, partai politik yang mengajukan lebih dari 1 pasangan calon seperti terjadi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan Labusel. “Potensi konflik juga memungkinkan terjadi akibat pasangan incumbent yang masih menggunakan fasilitas negara dan adanya keberpihakan PNS dalam mendukung pasangan calon,” ujar Plt. Gubsu.
Plt. Gubsu berharap, semua potensi konflik tersebut harus dapat diminimalisasi agar pekaksanaan Pilkada serentak di 23 Kabupaten/Kota dapat berlangsung lancar, aman dan sukses. “Hal yang paling krusial, upaya mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin timbul dalam prose penghitungan suara, baik ditingkat KPPS, PPS hingga PPK. Begitu juga dengan keberadaan saksi dan pengamanan di TPS,” jelas Plt. Gubsu.
Sementara Komisioner Bawaslu Pusat, Daniel Zuchron mengatakan, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia terus mengalami penyempurnaan. Meski telah ada Bawaslu, pelaksanaan Pemilu diperkuat dengan dibentuknya Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu (DKPP). “Keberadaan DKPP ini dimaksudkan untuk menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Apalagi Pemilu di Indonesia mulai diberlakukan secara serentak mulai tahun ini,” sebut Zuchron.
Dalam kesempatan tersebut, Sukron juga berharap kepada Sumut untuk menjadi contoh dan tauladan pelaksanaan Pemilu serentak di Indonesia, karena secara kuantitatif dan kualitatif terbanyak melaksanakan Pilkada serentak pada tahap pertama tahun 2015. “Sumut akan menjadi provinsi indikator kesuksesan Pilkada di Indonesia, karena terbanyak melaksanakan pilkada serentak secara nasional. Itu secara kuantitatif. Secara kualitatif, pemilihan kepala daerah yang berlangsung di Sumut sangat dinamis, kalau tidak boleh disebut ekstrem,” ujar Zuchron gamblang.
Sukron berharap, sengketa Pemilu di Sumut dapat diminimalisasi dengan maksimal. Tentu semua itu akan dicapai dengan adanya komitmen dari seluruh pihak, termasuk dari penyelenggara Pemilu dan pasangan calon. “Pilkada itu harus bersih, aman dan demokrasi, sesuai kode etik dan aturan yang berlaku,” tutup Zuchron..(dks.01nn)
Plt. Gubsu Minta Direksi PT Perkebunan Sumut Profesional
Jajaran Direksi PT Perkebunan Sumut menyampaikan kondisi terkini perusahaan milik Pemprov Sumut kepada Plt. Gubsu Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si di Kantor Gubsu, Rabu (16/9). Dalam kesempatan itu disampaikan pula pengunduran diri Komisaris Utama Hj Sabrina.
Kepada jajaran Direksi Plt Gubsu mengharapkan agar PT Perkebunan Sumut sebagai perusahaan daerah dapat bekerja secara profesional dalam pengelolaan perusahaan. Sehingga PT perkebunan nantinya dapat berjalan dengan sehat dan dapat diandalkan menghasilkan PAD bagi daerah.
"Rencana kerja diantaranya bussiness plan bisa dijalankan dengan baik dengan manajemen baik dan profesional, tentunya PT Perkebunan Sumut akan menjadi perusahaan daerah yang bisa diandalkan di Sumut," ujar Plt. Gubsu.
Hal tersebut terungkap saat Plt. Gubsu menerima audiensi Dirut PT Perkebunan Sumut Selain itu, menurut Plt. Gubsu Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut tentunya akan dapat dicapai sesuai dengan target yang diharapkan.
Selain itu Plt. Gubsu juga mengimbau agar pihak perusahaan dalam pengelolaan perusahaan bersifat transparan dan dan bekerjasama dengan pihak pemeriksa untuk auditing. Dengan demikian tidak ada yang ditutupi dan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
Dari jumlah lahan yang dimiliki PT. perkebunan Sumut yang berkisar 14 ribu hektar lebih Plt Gubsu mengharapkan agar pihak PT Perkebunan Sumut dapat memanfaatkan lahan yang dimiliki secara maksimal. Karena menurut informasi baru sekitar 8.000 an hektar yang baru ditanami.
Selain pengelolaan manajemen perusahaan secara profesional, Plt Gubsu juga mengingatkan agar pihak PT Perkebunan Sumut tetap mengingat dan meningkatkan kesejahteraan karyawan perusahaan tersebut. Dan pemprovsu sebagai pemilik saham terbesar dari perusahaan tersebut mendukung dan mendorong agar kinerja PT Perkebunan dapat lebih meningkat lagi. "Perkembangan perusahaan tentunya menjadi tujuan kita, tetapi kesejahteraan karyawan juga harus kita perhatikan," ucapnya.
Direktur Utama PT. Perkebunan Sumut Drs Darwin Nasution SH, MH pada audiensi tersebut menyampaikan tentang perkembangan dan kondisi kinerja PT Perkebunan Sumatera Utara. Dikatakannya bahwa hingga saat ini PT Perkebunan Sumut pada umumnya masih berjalan dengan baik. "Sampai saat ini PT Perkebunan Sumut pada umumnya masih berjalan sesuai dengan RUPS dan aturan yang ada," sebutnya.
Namun demikian pihak PT Perkebunan Sumut ingin meminta masukkan dan saran kepada Plt Gubsu agar PT Perkebunan Sumut dapat berjalan lebih baik lagi kedepannya. "Terhadap kendala-kendala yang ada hingga saat ini, pihak perusahaan masih bisa mengatasinya, tetapi kami masih perlu masukan dari Bapak Plt. Gubsu demi dapat berjalan lebih baiknya perusahaan ini kedepan," ujarnya.
Pada pertemuan tersebut Darwin yang hadir bersama Direktur Produksi dan Umum Elfina Hasibuan, Direktur Keuangan Bilson Silaen dan komisaris Edhy M dan A Rahim Matondang juga menyampaikan tentang pengunduran diri dari Komisaris Utama Ir Hj R Sabrina MSi Phd.
Sesuai dengan AD/RT perusahaan bahwa 30 hari sebelum komisaris mengundurkan diri terlebih dahulu yang bersangkutan menyampaikan kepada Direktur Utama dan direktur utama akan menyampaikan kepada Bapak Gubernur. "Mohon petunjuk dari Bapak tentang surat permohonan dimaksud untuk ditindaklanjuti," katanya.(dks.01nn)
Plt. Gubsu Terima Kunker Komite 1 DPD
Medan, (MP0)
Plt. Gubsu Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah menyusun Peraturan Gubernur yang mengatur langkah-langkah pelaksanaan urusan yang ditarik dari kewenangan Pemkab/Pemko menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur pengalihan urusan pendidikan, urusan perikanan dan kelautan, urusan ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) dan urusan kehutanan.
Langkah itu dilakukan dalam melaksanakan amanat Undang –undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “Draft dimaksud sedang dikonsultasikan ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri,” jelas Plt Gubsu saat menerima kunjungan kerja Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipimpin Wakil Ketua Komite 1 Fakhrur Razy asal Aceh. Turut dalam romnbongan anggota DPD Syarif (Lampung), Ahmad Kanedy (Bengkulu), Rijal Sirait (Sumut), Eni Sumarbi (Jabar), Rabiatul Adawiyah (NTB) dan Iqbal Parewangi (Sulsel). Sementara hadir mendampingi Plt. Gubsu, Assisten Pemerintahan Hasiholan Silaen, Kepala Badan Kesbangpolinmas Edy Sofyan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Amran Utheh, jajaran SKPD , mewakili Kabupaten/kota, Polri da Pangdam.
Kunker Komite 1 DPD RI dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang No 8 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Daerah dan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Fakhrur Razy mengungkapkan pihaknya ingin mengetahui kesiapan Pemkab/pemko terkait pelaksanaan Undang-undang dimaksud diantaranya UU tentang Pemerintah Daerah.
Dijelaksannya, adapun urusan pemerintahan yang mengalami pengalihan meliputi urusan pendidikan, urusan perikanan dan kelautan, urusan ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) dan urusan kehutanan. Hal tersebut menurutnya akan berdampak terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan tersebut.
Kepada anggota DPD RI tersebut, Plt. Gubsu menjelaskan bahwa pihaknya telah merancang draft Pergub Sumut untuk pengaturan langkah-langkah pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Plt Gubsu mengungkapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara baru akan melaksanakan amanat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah secara penuh pada bulan Oktober 2016.
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah saat ini sedang masih dalam transisi. Sebagaimana diamanatkan pasal 406 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan pada saat undang-undang ini mulai berlaku semua peraturan perundangan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
Plt. Gubsu mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 yang intinya menyampaikan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang membutuhkan dukungan personil, prasarana dan pembiayaan dan dokumen (P3D) tetap dilaksanakan oleh tingkat pemerintahan yang selama ini melaksanakan urusan tersebut, sampai dilakukan penyerahan P3D pada bulan Oktober 2016.
Sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak memerlukan P3D, saat ini dalam tahapan persiapan pengaturan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah merancang draft Pergub Sumut untuk pengaturan langkah-langkah pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
Selanjutnya mengenai langkah-langkah yang dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara , telah dilakukan beberapa kali rapat koordinsi bersama SKPD konsultasi ke kementerian teknis dan diharapkan pada bulan Oktober 2016 dapat dilaksanakan sebagai amanat UU 23 tahun 2014.
Sementara itu Sekda Humbang Hasundutan Maddin Sihombing beberapa keberatan pihaknya perihal penarikan urusan dari Pemkab ke Pemprovsu. Salah satunya urusan pendidikan, dimana tingkat SMU dan SMK menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Padahal Pemkab memiliki sekolah binaan tingkat SMU yang cukup baik kualitasnya dengan tingkat kelulusan universitas negeri mencapai 98%. Konsep ini, katanya, akan ditularkan ke sekolah lainnya di Humbahas, namun akan mengalami kendala apabila kewenangan ditarik oleh Provinsi..(dks.01nn)
Medan,(MP0)
Plt. Gubsu Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si berharap pertumbuhan koperasi di Sumut tidak hanya dari sisi jumlah namun tidak dibarengi dengan perkembangan kualitas koperasi. Dari 12.173 koperasi yang terdaftar di Sumatera Utara, sebanyak 4.693 koperasi diantaranya tidak aktif.
Hal tersebut disampaikan Plt. Gubsu dalam sambutannya dalam rangka Peringatan Hari Koperasi ke-68 Tingkat Provinsi Sumatera Utara, Senin (14/9) di Convention Hall Hotel Danau Toba Medan. Mencermati perkembangan koperasi, Plt. Gubsu mengatakan secara kuantitas pertumbuhan jumlah koperasi yang ada di seluruh Provinsi Sumatera Utara cukup baik dimana saat ini terdaftar 12.173 unit koperasi. Namun disayangkan, hanya sekitar 62 persen atau setara dengan 7.480 unit koperasi yang aktif, selebihnya sekitar 4.693 tidak aktif.
Dengan kata lain ada Koperasi yang hanya papan nama dan stempel saja, mamun kegiatannya tidak ada. Oleh karenanya dengan situasi tersebut Plt Gubsu menegaskan agar pertumbuhan koperasi secara kuantitas harus dibarengi dengan pertumbuhan secara kualitas. "Koperasi yang hanya papan nama dan stempel saja, namun kegiatan tidak ada kegiatan agar di berikan sanksi tegas, bagi yang aktif diberikan reward," tegasnya. Karena koperasi yang diinginkan masyarakat adalah koperasi yang berkualitas, besar, sehat, besar, mandiri dan tentunya handal.
Plt. Gubsu Harapkan Koperasi Jadi Sokoguru Pembangunan Perekonomian khususnya di Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya. Melalui peringatan Hari Koperasi ke-68 Tingkat Provinsi Sumatera Utara dia berharap akan memberikan semangat yang lebih lagi bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Provinsi Sumatera Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya. Agar semakin mandiri, semakin kuat dan memiliki daya saing yang dapat meningkatkan peran koperasi dalam membangun perekonomian bukan saja di Sumatera Utara tetapi juga di seluruh tanah air kita.
Guna memperkokoh koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, Plt Gubsu mengajak semua pihak bersama membangun koperasi agar lebih berkualitas dan mampu berperan dalam perekonomian daerah maupun nasional. "Bukan saja sebagai mesin pertumbuhan ekonomi tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja khususnya untuk mengurangi pengangguran," ujarnya.
Di usia yang cukup matang ini, menurut Plt. Gubsu Koperasi harus mampu menunjukkan jatidirinya sebagai wadah yang handal bagi kekuatan ekonomi rakyat. Untuk memajukan perekonomi di daerah yang berbasis kerakyatan, lanjut PLt Gubsu, pengembangan koperasi sebagai sokoguru perekonomian masyarakat adalah suatu program yang mutlak dilakukan pemerintah termasuk pemerintah provinsi Sumatera Utara juga melalui pemberdayaan koperasi di pedesaan.
Menghadapi masyarakat Ekonomi Asean Plt. Gubsu juga mengharapkan agar Koperasi memiliki kemampuan bersaing. Oleh karenanya perencanaan bisnis yang baik, manajemen pengelolaan yang profesional, kelembagaan yang kuat harus dimiliki koperasi. "Koperasi yang handal dan dapat menjadi penopang perekonomian rakyat adalah Koperasi yang memiliki SDM dan permodalan yang baik,"sebutnya.
Ketua Dewan Koperasi Indonesia Nurdin Halid mengatakan bahwa peringatan hari koperasi bagi orang koperasi bukan hanya sebuah rutinitas melainkan harus memberikan makna sebagai hari merenungkan dan memberikan evaluasi seberapa jauh peran koperasi dalam kehidupan perekonomian bangsa.
Ditengah perekonomian yang sedikit mengalami kesulitan Nurdin Halid mengharapkan Koperasi dapat memperkuat perekonomian nasional. Dengan peringatan hari koperasi ke-68 tahun 2015 ini Nurdin Halid juga mengharapkan agar Koperasi untuk mengamalkan Pancasila khususnya sila kedua dan kelima Pancasila dengan mewujudkan trisakti Bung Karno yaitu mandiri dibidang ekonomi dan nawa cita Presiden Jokowi yaitu negara harus adil untuk melindungi anak bangsa.
"Kalau kita konsisten dengan Pancasila dan tujuan nasional yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum yang mengandung arti memajukan kesejahteraan seluruh anak bangsa, maka tidak ada ekonomi bangsa yang harus tumbuh di Negara Republik Indonesia selain ekonomi Koperasi," sebutnya.
Pada kesempatan itu dia mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota terus mendukung keberadaan Dekopin Sumut melalui dukungan dana APBD provinsi wilayah Sumatera Utara untuk menggerakan pelaksanaan tugas Dekopin wilayah Sumatera Utara. "Karena APBD itu diberikan kepada orang-orang koperasi untuk melakukan fungsinya, melaksanakan jati dirinya menuju kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara," harapnya.
Pada kesempatan tersebut Plt Gubsu juga berkesempatan memberikan piala dan penghargaan kepada koperasi-koperasi terbaik tingkat provsu dan pemenanga lomba tangkas terampil tingkat SMA, SMK dan pesantren.
Turut hadir pada acara tersebut Ketua Dekopin Sumut Jabmar Siburian, mewakili FKPD Provsu, Kepala Dinas Koperasi Sumut M. Zein, Wakil Ketua TP PKK Evi Diana Erry Nuradi, para kadis Koperasi se-umut, dan para kader koperasi se-Sumut, penggiat koperasi dan undangan lainnya.(dks.01nn)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Plt. Gubsu Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah menyusun Peraturan Gubernur yang mengatur langkah-langkah pelaksanaan urusan yang ditarik dari kewenangan Pemkab/Pemko menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur pengalihan urusan pendidikan, urusan perikanan dan kelautan, urusan ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) dan urusan kehutanan.
Langkah itu dilakukan dalam melaksanakan amanat Undang –undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “Draft dimaksud sedang dikonsultasikan ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri,” jelas Plt Gubsu saat menerima kunjungan kerja Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipimpin Wakil Ketua Komite 1 Fakhrur Razy asal Aceh. Turut dalam romnbongan anggota DPD Syarif (Lampung), Ahmad Kanedy (Bengkulu), Rijal Sirait (Sumut), Eni Sumarbi (Jabar), Rabiatul Adawiyah (NTB) dan Iqbal Parewangi (Sulsel). Sementara hadir mendampingi Plt. Gubsu, Assisten Pemerintahan Hasiholan Silaen, Kepala Badan Kesbangpolinmas Edy Sofyan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Amran Utheh, jajaran SKPD , mewakili Kabupaten/kota, Polri da Pangdam.
Kunker Komite 1 DPD RI dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang No 8 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Daerah dan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Fakhrur Razy mengungkapkan pihaknya ingin mengetahui kesiapan Pemkab/pemko terkait pelaksanaan Undang-undang dimaksud diantaranya UU tentang Pemerintah Daerah.
Dijelaksannya, adapun urusan pemerintahan yang mengalami pengalihan meliputi urusan pendidikan, urusan perikanan dan kelautan, urusan ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) dan urusan kehutanan. Hal tersebut menurutnya akan berdampak terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan tersebut.
Kepada anggota DPD RI tersebut, Plt. Gubsu menjelaskan bahwa pihaknya telah merancang draft Pergub Sumut untuk pengaturan langkah-langkah pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Plt Gubsu mengungkapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara baru akan melaksanakan amanat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah secara penuh pada bulan Oktober 2016.
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah saat ini sedang masih dalam transisi. Sebagaimana diamanatkan pasal 406 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan pada saat undang-undang ini mulai berlaku semua peraturan perundangan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
Plt. Gubsu mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 yang intinya menyampaikan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang membutuhkan dukungan personil, prasarana dan pembiayaan dan dokumen (P3D) tetap dilaksanakan oleh tingkat pemerintahan yang selama ini melaksanakan urusan tersebut, sampai dilakukan penyerahan P3D pada bulan Oktober 2016.
Sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak memerlukan P3D, saat ini dalam tahapan persiapan pengaturan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah merancang draft Pergub Sumut untuk pengaturan langkah-langkah pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
Selanjutnya mengenai langkah-langkah yang dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara , telah dilakukan beberapa kali rapat koordinsi bersama SKPD konsultasi ke kementerian teknis dan diharapkan pada bulan Oktober 2016 dapat dilaksanakan sebagai amanat UU 23 tahun 2014.
Sementara itu Sekda Humbang Hasundutan Maddin Sihombing beberapa keberatan pihaknya perihal penarikan urusan dari Pemkab ke Pemprovsu. Salah satunya urusan pendidikan, dimana tingkat SMU dan SMK menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Padahal Pemkab memiliki sekolah binaan tingkat SMU yang cukup baik kualitasnya dengan tingkat kelulusan universitas negeri mencapai 98%. Konsep ini, katanya, akan ditularkan ke sekolah lainnya di Humbahas, namun akan mengalami kendala apabila kewenangan ditarik oleh Provinsi..(dks.01nn)
Plt Gubsu : Jangan Hanya Stempel, Koperasi Harus Jadi Sokoguru Ekonomi
Plt. Gubsu Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si berharap pertumbuhan koperasi di Sumut tidak hanya dari sisi jumlah namun tidak dibarengi dengan perkembangan kualitas koperasi. Dari 12.173 koperasi yang terdaftar di Sumatera Utara, sebanyak 4.693 koperasi diantaranya tidak aktif.
Hal tersebut disampaikan Plt. Gubsu dalam sambutannya dalam rangka Peringatan Hari Koperasi ke-68 Tingkat Provinsi Sumatera Utara, Senin (14/9) di Convention Hall Hotel Danau Toba Medan. Mencermati perkembangan koperasi, Plt. Gubsu mengatakan secara kuantitas pertumbuhan jumlah koperasi yang ada di seluruh Provinsi Sumatera Utara cukup baik dimana saat ini terdaftar 12.173 unit koperasi. Namun disayangkan, hanya sekitar 62 persen atau setara dengan 7.480 unit koperasi yang aktif, selebihnya sekitar 4.693 tidak aktif.
Dengan kata lain ada Koperasi yang hanya papan nama dan stempel saja, mamun kegiatannya tidak ada. Oleh karenanya dengan situasi tersebut Plt Gubsu menegaskan agar pertumbuhan koperasi secara kuantitas harus dibarengi dengan pertumbuhan secara kualitas. "Koperasi yang hanya papan nama dan stempel saja, namun kegiatan tidak ada kegiatan agar di berikan sanksi tegas, bagi yang aktif diberikan reward," tegasnya. Karena koperasi yang diinginkan masyarakat adalah koperasi yang berkualitas, besar, sehat, besar, mandiri dan tentunya handal.
Plt. Gubsu Harapkan Koperasi Jadi Sokoguru Pembangunan Perekonomian khususnya di Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya. Melalui peringatan Hari Koperasi ke-68 Tingkat Provinsi Sumatera Utara dia berharap akan memberikan semangat yang lebih lagi bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Provinsi Sumatera Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya. Agar semakin mandiri, semakin kuat dan memiliki daya saing yang dapat meningkatkan peran koperasi dalam membangun perekonomian bukan saja di Sumatera Utara tetapi juga di seluruh tanah air kita.
Guna memperkokoh koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, Plt Gubsu mengajak semua pihak bersama membangun koperasi agar lebih berkualitas dan mampu berperan dalam perekonomian daerah maupun nasional. "Bukan saja sebagai mesin pertumbuhan ekonomi tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja khususnya untuk mengurangi pengangguran," ujarnya.
Di usia yang cukup matang ini, menurut Plt. Gubsu Koperasi harus mampu menunjukkan jatidirinya sebagai wadah yang handal bagi kekuatan ekonomi rakyat. Untuk memajukan perekonomi di daerah yang berbasis kerakyatan, lanjut PLt Gubsu, pengembangan koperasi sebagai sokoguru perekonomian masyarakat adalah suatu program yang mutlak dilakukan pemerintah termasuk pemerintah provinsi Sumatera Utara juga melalui pemberdayaan koperasi di pedesaan.
Menghadapi masyarakat Ekonomi Asean Plt. Gubsu juga mengharapkan agar Koperasi memiliki kemampuan bersaing. Oleh karenanya perencanaan bisnis yang baik, manajemen pengelolaan yang profesional, kelembagaan yang kuat harus dimiliki koperasi. "Koperasi yang handal dan dapat menjadi penopang perekonomian rakyat adalah Koperasi yang memiliki SDM dan permodalan yang baik,"sebutnya.
Ketua Dewan Koperasi Indonesia Nurdin Halid mengatakan bahwa peringatan hari koperasi bagi orang koperasi bukan hanya sebuah rutinitas melainkan harus memberikan makna sebagai hari merenungkan dan memberikan evaluasi seberapa jauh peran koperasi dalam kehidupan perekonomian bangsa.
Ditengah perekonomian yang sedikit mengalami kesulitan Nurdin Halid mengharapkan Koperasi dapat memperkuat perekonomian nasional. Dengan peringatan hari koperasi ke-68 tahun 2015 ini Nurdin Halid juga mengharapkan agar Koperasi untuk mengamalkan Pancasila khususnya sila kedua dan kelima Pancasila dengan mewujudkan trisakti Bung Karno yaitu mandiri dibidang ekonomi dan nawa cita Presiden Jokowi yaitu negara harus adil untuk melindungi anak bangsa.
"Kalau kita konsisten dengan Pancasila dan tujuan nasional yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum yang mengandung arti memajukan kesejahteraan seluruh anak bangsa, maka tidak ada ekonomi bangsa yang harus tumbuh di Negara Republik Indonesia selain ekonomi Koperasi," sebutnya.
Pada kesempatan itu dia mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota terus mendukung keberadaan Dekopin Sumut melalui dukungan dana APBD provinsi wilayah Sumatera Utara untuk menggerakan pelaksanaan tugas Dekopin wilayah Sumatera Utara. "Karena APBD itu diberikan kepada orang-orang koperasi untuk melakukan fungsinya, melaksanakan jati dirinya menuju kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara," harapnya.
Pada kesempatan tersebut Plt Gubsu juga berkesempatan memberikan piala dan penghargaan kepada koperasi-koperasi terbaik tingkat provsu dan pemenanga lomba tangkas terampil tingkat SMA, SMK dan pesantren.
Turut hadir pada acara tersebut Ketua Dekopin Sumut Jabmar Siburian, mewakili FKPD Provsu, Kepala Dinas Koperasi Sumut M. Zein, Wakil Ketua TP PKK Evi Diana Erry Nuradi, para kadis Koperasi se-umut, dan para kader koperasi se-Sumut, penggiat koperasi dan undangan lainnya.(dks.01nn)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
September ke-3-2015
Dengan Membayar PKB Dan BBN-KB Tepat Waktu Akan Menjamin Keabsahan Kepemilikan Kenderaan Bermotor Anda
====================================================================
Dengan Membayar PKB Dan BBN-KB Tepat Waktu Akan Menjamin Keabsahan Kepemilikan Kenderaan Bermotor Anda
Iklan ini disajikan , Kerja sama Mandiripos.online.com dengan Dinas Pendapatan Pemprovsu
====================================================================
Skema IPOP Tak Sesuai untuk Industri Sawit Nasional
JAKARTA (MPC)
– Skema ikrar sawit berkelanjutan atau The Indonesian Palm Oil Pledge
(IPO) yang ditandatangani oleh lima perusahaan sawit besar di Indonesia
yakni Wilmar Indonesia, Cargill Indonesia, Musim Mas, Golden Agri dan
Asian Agri, tidak bisa diterapkan di Indonesia.
Dalam
salah satu ketentuan IPOP disebutkan bawah perusahaan yang
menandatangani IPOP tidak boleh membeli sawit dari lahan hasil
deforestasi, sementara definisi deforestasi saja ini belum jelas.
Wakil
ketua DMSI Sahat Sinaga mengatakan, komitmen yang diteken oleh lima
perusahaan kelapa sawit di Indonesia tersebut tidak sesuai dengan
kondisi perkelapasawitan Indonesia. Pasalnya, deklarasi tersebut
melarang perusahaan kelapa sawit Indonesia melakukan sejumlah hal
diantaranya menampung tandan buah segar (TBS) atau minyak sawit mentah
(CPO) dari kebun hasil deforestasi, lahan gambut dan berkarbon tinggi
atau harus bisa ditelusuri asal usulnya.
“Kelima
perusahaan itu berjanji tidak akan membeli bahan baku yang dihasilkan
dengan deforestasi. Sudah ada kejadian, TBS petani tidak dibeli.
Pertanyaannya, deforestasi di Indonesia tidak bisa dicegah. Dan, arti
deforestasi di Indonesia jangan diterjemahkan sama dengan definisi hutan
di luar negeri,” kata dia di sela Palm Oil Development Conference
(Poidec) 2015 di Jakarta, Rabu (9/9).
Menurut
Sahat, pemerintah harus menegaskan kembali arah pembangunan kelapa
sawit di dalam negeri. Definisi yang diikrarkan dalam IPOP tidak bisa
diterapkan di Indonesia. Pemerintah juga harus memanggil kelima
perusahaan yang ikut dalam IPOP. “Kelima perusahaan tadi pasti terpaksa
karena takut di black list.
Jadi, pemerintah harus memanggil kelima perusahaan itu. Pemerintah
perlu juga melakukan negosiasi terkait adanya IPOP,” ungkap dia.
Seperti
diketahui, Wilmar Indonesia, Cargill Indonesia, Musim Mas, Golden Agri,
dan Asian Agri menandatangani IPOP saat KTT Perubahan iklim di New York
pada September 2014. Dalam deklarasi tersebut, perusahaan yang ikut
IPOP dilarang melakukan ekspansi kebun sawit, menggunakan lahan gambut,
menggunakan lahan berkarbon tinggi, serta menampung tandan buah segar
(TBS) atau minyaks awit mentah (CPO) dari kebun hasil deforestasi, lahan
gambut, dan berkarbon tinggi atau harus bisa ditelusuri asal usulnya.
Deputi
Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah
Machmud menambahkan hal senada. “Jika sudah ada Indonesian Sustainable
Palm Oil System (ISPO), ikut itu saja, nggak usah yang macam-macam,”
kata Musdhalifah.
Di
tempat terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis dan Pangan
Franky O. Widjaja mengakui bahwa pelarangan pembelian sawit dari petani
merupakan hal tidak adil. “Bisa saja kita ikut lebih ketat sedikit dari
ISPO. Tapi, kalau disuruh jangan membeli dari petani, itu tidak fair.
Harus bijaklah menyesuaikan dengan kondisi Indonesia. Agak terlalu
cepat, harus dibina terlebih dahulu, kasih waktulah,” kata Franky.
Ketua
Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) Achmad
Manggabarani mengatakan, pelaksanaan komitmen IPOP menimbulkan
permasalahan, termasuk persoalan rantai pasok di dalam industri kelapa
sawit yang melibatkan petani smallholder.
Akibat persyaratan dalam skema IPOP, banyak petani yang tidak bisa
menjual TBS yang diahsilkannya kepada pabrik kelapa sawit skala menengah
yang menjadi pemasok minyak sawit ke perusahaan-perusahaan
penandatangan IPOP.
“Kami
menghargai setiap komitemen untuk membangun industri kelapa sawit yang
berkelanjutan, termasuk IPOP. Tapi, kriteria dan persyaratan dalam IPOP
terkait nol deforestasi, perlindungan lahan gambut, dan perhitungan high carbon stock (HCS), cenderung kontraproduktif terhadap upaya pemerataan pembangunan ekonomi nasional,” kata Manggabarani.
Dia
menambahkan, komitmen sawit berkelanjutan harus mempertimbangkan aspek
sosial ekonomi. Komitmen untuk mewujudkan industri kelapa sawit yang
berkelanjutan juga harus tunduk, sesuai dan tidak melampaui peraturan
perundangan yang berlaku di Indonesia. “Selain itu, pemerintah juga
telah menetapkan mandatori sertifikasi ISPO. Untuk itu, kami meminta
pemerintah mencari jalan keluar terbaik terkait pelaksanaan IPOP,
terutama karena saat ini sektor kelapa sawit nasional melemah akibat
krisis ekonomi global,” kata Manggabarani.(n4. 10/9.nn)
Insiden Penembakan di ESDM, DPR: Itu Bikin Investor Resah
Jakarta (MP0)-Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menilai insiden penembakan Kantor Kementerian ESDM beberapa waktu lalu membuat investor resah. Ia meminta pemerintah dan aparat hukum bisa menyelesaikan masalah tersebut secepatnya.
"Sudah susah buat konsisten, kemudian ada gaduh politik. Kaya penembakan kaca (Kementerian ESDM) itu juga bikin investor resah," kata Kardaya di acara diskusi "Energi Sebagai Modal Pembangunan" di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (17/9/2015).
Kardaya mengatakan, investor khususnya di sektor energi saat ini juga sangat mengkhawatirkan kondisi kepastian hukum di Indonesia. Karena banyak sekali peraturan pemerintah (PP) hingga peraturan menteri (Permen), bahkan setingkat undang-undang (UU) yang belum setahun diterapkan namun kemudian direvisi ulang.
"Banyak regulasi belum satu tahun, lewat pembahasan panjang, tapi direview lagi. Jadi kebijakan itu harus konsisten, jangan wasting time," kata Kardaya.
Ia mencontohkan, seperti peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan.
"Undang-undang jelas mengatakan tidak boleh ekspor mentah. Tapi ujung-ujungnya boleh diekspor juga, masalah hukum suka dianggap enteng, padahal ini sangat pengaruh ke investasi," jelas Kardaya.
Sebelum undang-undang larangan ekpor mineral mentah, menurut Kardaya, dirinya masih mengingat sikap tidak konsisten pemerintah sudah sering dan terjadi sejak lama.
"Saya masih ingat dulu banyak batu bara kalorinya rendah. Karena pengangkutannya mahal, maka dibuat kebijakan mulut tambang, buat pembangkit di tambangnya. Ketika investor sudah masuk kemudian dihapus lagi, investor sudah terlanjur masuk akhirnya kecewa," tuturnya.(dtf)
Apartemen Dibangun 'Nempel' Stasiun Cibinong, Harganya Mulai Rp 198 Juta
Foto: Apartemen Menara Cibinong (Michael-dtf)
Jakarta (MPO) -Bila hari ini anda sedang tidak sibuk dan mencari hunian dengan harga terjangkau, anda bisa datang ke Jakarta Property Week yang diselenggarakan oleh Rumah123.com di Balai Kartini, Jakarta, 17-20 September 2015.
Salah satu booth yang menarik perhatian pengunjung adalah, Apartemen Menara Cibinong. Apartemen ini akan dibangun oleh PT Barokah Propertindo Mandiri mulai Oktober 2015.
Lokasinya di Jalan Baru, persis di depan Stasiun Cibinong. Selain 'nempel' stasiun, apartemen ini juga berdekatan dengan Tol Jagorawi. Pasar dan Terminal Cibinong juga dekat dengan apartemen ini.
Di apartemen ini bakal ada Train Transit Terminal langsung ke Stasiun Cibinong. Dengan begitu, penghuni apartemen bisa bepergian ke berbagai tempat di Jakarta atau Bogor menggunakan kereta commuter line.
Marketing Apartemen Menara Cibinong, Ghirin, menjelaskan harga apartemen ini mulai dari Rp 198 juta untuk unit tipe studio dengan luas semi gross 22 meter persegi. Terdapat berbagai tipe, yaitu studio, standart, standar plus, dan deluxe. Harganya antara Rp 198 juta sampai Rp 405 juta.
Bagi yang berminat, apartemen akan selesai dibangun kurang lebih 2 tahun lagi. Apartemen ini memiliki berbagai fasilitas seperti kolam renang, tempat ibadah di setiap tower, dan sambungan gas rumah tangga.
"(Apartemen) Jadi kira-kira akhir 2017, mulai dibangun Oktober ini. Apartemen ini banyak fasilitasnya meski harganya mulai Rp 198 juta. Dekat dengan stasiun dan terminal, pasar juga, ada aula di setiap 3 lantai, dan kolam renang," kata Ghirin kepada detikFinance, di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (19/9/2015).
Apartemen Menara Cibinong rencananya terdiri dari 4 tower. Setiap tower terdiri dari 21 lantai dan 206 unit apartemen. Saat ini sudah terjual sekitar 135 unit apartemen. Selain itu, terdapat perkantoran dan rumah toko (ruko) di lantai 1-2 setiap tower.(dtf)
KESEHATAN
6 Makanan yang bisa menormalkan tekanan darah tinggi
Tekanan darah tinggi atau dalam istilah medis disebut hipertensi, merupakan masalah kesehatan yang sering dijumpai di masyarakat modern. Bila tak ditangani dengan baik, hipertensi bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah yang dapat memicu penyakit jantung, ginjal, stroke, dan masalah lainnya. Berikut adalah enam makanan yang bisa membantu menormalkan tekanan darah tinggi, seperti dilansir healthline.com.
1. Makanan tinggi kalium
Untuk menormalkan hipertensi, Anda perlu mengonsumsi makanan tinggi kalium. Anda bisa menemukan kalium pada lobak hijau dan bayam.
2. Berries
Berries, terutama blueberry, kaya akan flavonoid. Studi yang diterbitkan di The American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa flavonoid dapat mencegah hipertensi dan membantu menormalkan tekanan darah.
3. Kentang
Kentang kaya akan kalium dan magnesium. Dua mineral ini dapat membantu menurunkan tekanan darah. Kentang juga mengandung banyak serat yang dapat memperlancar pencernaan.
4. Jus bit
Peneliti dari Queen Mary University of London menemukan bahwa jus bit dapat membantu menurunkan tekanan darah hanya dalam waktu 24 jam.
5. Susu skim
Susu skim merupakan sumber kalsium dan rendah lemak. Ini sangat dibutuhkan untuk menurunkan tekanan darah.
6. Oatmeal
Tinggi serat dan rendah lemak, oatmeal dapat membantu menurunkan tekanan darah. Anda bisa menyantapnya di pagi hari untuk menambah energi dan membuat perut kenyang lebih lama.
Inilah lima makanan yang bisa membantu menormalkan tekanan darah tinggi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.(mcs)
8 Manfaat sehat dari hangatnya cuddling dengan kekasih
Dalam sebuah hubungan, tentu saja kemesraan yang ditandai dengan interaksi fisik selalu terasa menyenangkan. Tak hanya bermanfaat untuk manisnya hubungan Anda dengan pasangan, interaksi fisik ini ternyata memberikan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh Anda.
Selain berpelukan dan ciuman, ada lagi cuddling. Cuddling yang diterjemahkan dengan bebas ini memiliki arti bahwa Anda bergelayut manja dengan si dia. Tak hanya manis, ternyata cuddling memberikan manfaat tinggi untuk kesehatan seperti dilansir dari boldsky.com berikut ini.
- Cuddling mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Sehingga tingkah manis ini mampu melindungi tubuh Anda dari berbagai macam serangan penyakit.
- Anda sedang sakit? Cobalah untuk cuddling dengan pasangan. Sebab cuddling mampu berfungsi sebagai pain killer. Para peneliti menemukan bahwa saat cuddling terjadi pelepasan hormon oksitosin yang dapat membuat Anda merasa jadi lebih baik.
- Selain mampu mengobati rasa sakit, cuddling juga mampu meningkatkan mood Anda. Itulah sebabnya saat Anda merasa sedih, maka Anda sebaiknya memeluk pasangan.
- Cuddling yang dilakukan di tempat umum ternyata memberikan manfaat yaitu mampu meningkatkan kepercayaan diri Anda dan membuat kecemasan bisa hilang.
- Selain pelepasan oksitosin, cuddling juga mampu melepaskan hormon dopamin dalam tubuh Anda. Sehingga dapat membuat Anda merasa lebih tenang.
- Beberapa ahli kesehatan menemukan bahwa risiko penyakit jantung akan menurun saat Anda sering cuddling dengan pasangan Anda.
- Tak hanya mampu memperkuat hubungan, cuddling yang Anda lakukan dengan pasangan juga dapat menurunkan tingkat stres dan depresi.
- Tahukah Anda bahwa tekanan darah akan menurun saat Anda sedang memeluk pasangan Anda?
Jarak kelahiran terlalu dekat tingkatkan risiko autis pada anak?
Rejeki berupa kehamilan memang tidak bisa ditolak. Terutama jika Anda memang sudah lama mengidam-idamkannya. Setelah kelahiran anak pertama, beberapa bulan kemudian Anda hamil lagi. Memang sepintas hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun sebuah penelitian yang dilansir dari dailymail.co.uk menemukan hal yang mengejutkan. Dikatakan bahwa jarak kelahiran yang terlalu dekat bisa meningkatkan risiko autis pada buah hati Anda. Bagaimana bisa?
"Asam folat dan zat besi sangat mempengaruhi kesehatan janin yang dikandung. Namun ketika jarak kehamilan yang terjadi berdekatan, maka tubuh wanita kehabisan cadangan asam folat karena kehamilan sebelumnya. Sehingga di kehamilan berikutnya, dia pun akan kekurangan zat besi dan asam folat. Padahal nutrisi ini penting untuk perkembangan otak yang sehat," terang Dr Lisa Croen dari Kaiser Permanente Division of Research.
Sebelum hasil ini, penelitian sebelumnya menemukan bahwa tingginya kelahiran bayi autis terjadi ketika si ibu mengandung di usia yang muda.
"Tak hanya faktor usia ibu yang mengandung, dekatnya interval kehamilan juga mempengaruhi. Kami menemukan bahwa risiko autisme meningkat dari 1,5 hingga 3 kali dengan interval jarak kurang dari 2 tahun."
Entah penelitian ini benar atau tidak, namun tidak ada salahnya jika Anda memperhatikan asupan asam folat dan zat besi Anda selama masa kehamilan. Sebab hal ini dapat mencegah kemungkinan bayi lahir secara cacat atau mengidap autisme. (mcs)
SPORT/ARTIS
'Masih muda, Marc Marquez memang harus beringas!'
- Lima belas kali juara dunia, Giacomo Agostini mengaku biasa saja melihat gaya balap agresif pebalap Repsol Honda, Marc Marquez yang kerap menuai kritik tajam dari para rival dalam menjalani balapan MotoGP. Menurut Ago, gaya balap Marquez wajar-wajar saja.
Ago pun melontarkan pujian kepada Marquez yang mampu memanfaatkan segala situasi dalam usianya yang masih 22 tahun. Hal paling kentara adalah strategi pitstop yang ia lakukan dalam MotoGP Misano, San Marino yang membuatnya memetik kemenangan akhir pekan lalu.
"Marc sangat hebat. Terkadang, kita memang butuh keberuntungan saat balapan. Tahun ini ia memulai musim balapan dengan beberapa masalah, dan ia terjatuh saat latihan hingga jarinya patah," ujar pria berusia 73 tahun ini dalam wawancaranya bersama Crash.net.
Pria asal Italia ini yakin justru gaya balap agresif dalam usia muda akan mengajarkan banyak hal pada Marquez dan menjadikan seluruh peristiwa yang ia alami sebagai tabungan pengalaman di masa mendatang. Ago juga yakin gaya balap inilah yang membuat jumlah penggemar Marquez kian bertambah.
"Penggemar menyukainya karena ia selalu menyerang, selalu mencoba menang. Tapi jika Anda berusia 22 tahun, memang inilah yang harus Anda lakukan! Karena jika Anda terlalu banyak pikiran pada usia 22 tahun, maka pada usia 30 tahun Anda sudah tidak balapan lagi! Anda tutup gas (pensiun)!" pungkas Ago.
(kpl/kny)(mco)
Lagi, Rossi undang bejibun bintang MotoGP ke Motor Ranch
- Usai menjalani seri kandang di Misano, San Marino, pebalap Movistar Yamaha MotoGP, Valentino Rossi tak punya banyak waktu untuk istirahat. Hanya dua hari setelah balapan, ia kembali menjalani latihan di flat track pribadinya, Motor Ranch di Tavullia, Italia.
Seperti biasa, The Doctor berlatih dengan anak-anak didiknya di VR46 Riders Academy, seperti Andrea Migno, Francesco Bagnaia, Niccolo Antonelli, Niccolo Bulega, dan adik tirinya sendiri, Luca Marini. Meski begitu, masih ada banyak bintang MotoGP lain yang ia undang.
Dari kelas tertinggi, pebalap Monster Yamaha Tech 3, Bradley Smith terlihat kembali hadir setelah menjalani latihan di tempat yang sama sebelum balapan di Misano. Kelas Moto2 pun diwakili oleh sang juara dunia bertahan, Esteve 'Tito' Rabat beserta Alex Rins, Julian Simon dan Xavier Simon.
Tak hanya dari dua kelas tersebut, beberapa pebalap Moto3 juga diundang. Terlihat duet Husqvarna Factory Laglisse, Maria Herrera dan Lorenzo dalla Porta, serta Matteo Ferrari. Mattia Pasini yang mendapat jatah wildcard di Moto2 Misano juga terlihat mengikuti latihan ini.
Dalam akun Facebook resmi Rossi, tak sedikit penggemar yang mempertanyakan mengapa sang tandem, Jorge Lorenzo tak terlihat. Di sela MotoGP Misano akhir pekan lalu, Lorenzo mengaku telah mendapat undangan dari Rossi, namun baru akan hadir sekitar bulan November dan Desember, di mana MotoGP memasuki masa libur.(mco)
(kpl/kny)
Jelang konser Glenn Fredly, Aura Kasih: Insya Allah aku support
- Sudah tak ditampik lagi oleh Aura Kasih bahwa dia memang memiliki hubungan spesial dengan penyanyi kelahiran Ambon, Glenn Fredly. Sempat tak ingin kedekatannya diekspose oleh media, akhir-akhir ini pasangan ini sudah membuka tabir mengenai kedekatannya.
Sebentar lagi Glenn Fredly akan menggelar konser memperingati 20 tahun ia berkarya di dunia musik Tanah Air. Aura Kasih mengaku tidak akan ikut tampil memeriahkan acara tersebut.
Tak memeramaikan bukan berarti tak memberikan support. Aura Kasih mengatakan jika tak ada halangan akan datang pada konser kekasihnya tersebut.
"Hah, nggak (tampil). Tapi Insya Allah kalo ada waktu nemenin, aku dateng," kata dara yang bernama lengkap Sanny Aura Syahrani ini saat ditemui Stasiun Juanda, Jakarta Pusat, Jumat sore (18/9).
Jika nanti datang pada perhelatan yang bertajuk KONSER MENANTI ARAH yang diadakan pada tanggal 17 Oktober nanti, Aura tak ingin datang sebagai kekasih. Dia lebih memilih untuk menjadi rekan Glenn yang sama-sama kerja di dunia musik.
"Insya Allah support sebagai orang yang sama-sama di dunia musik. Kita harus support," pungkas mojang Bandung berusia 27 tahun tersebut.
(kpl/abs/abl) (mca)
Ngamen di kereta listrik, Aura Kasih seksi dan mempesona
- Tanpa terasa tujuh tahun sudah PT KAI Commuter Jabodetabek menyediakan jasa transportasi Kereta Api Listrik (KRL). Untuk merayakan hari jadinya, mereka mengajak Aura Kasih melakukan perjalanan singkat dari stasiun Manggarai menuju stasiun Juanda.
Kehadiran Aura tentu saja membuat pengguna KRL sibuk mengabadikan sosoknya dengan kamera pribadi. Terutama saat artis yang tampak seksi dengan busana hitam itu menyanyi diiringi gitar akustik.
Meski menjadi sorotan, wanita yang dikabarkan memiliki kedekatan khusus dengan Glenn Fredly tersebut mampu membaur. Selain menyanyikan lagu Mari Bercinta dan Di Dadaku Ada Kamu sambil berjalan menyusuri gerbong, ia juga membagikan hadiah kepada pengunjung sambil sesekali bercanda.
Meskipun ini merupakan pengalaman pertama Aura Kasih naik KRL, penyanyi seksi itu sudah berhasil dibuat nyaman. Hal itu dikarenakan sarana transportasinya benar-benar bersih dan sejuk.
"Ini baru pertama kali aku naik KRL. Bersih, asyik banget," ujar Aura Kasih, Jumat sore (18/9).
Pada kesempatan ini pula PT KAI Commuter Jabodetabek memperkenalkan varian baru yakni kartu multi trip berupa stiker serta vending machine dengan berbagai macam fitur. Vending machine ini diklaim sebagai yang pertama untuk transportasi publik Indonesia ini dilengkapi fitur isi ulang kartu, pembelian tiket serta masih banyak lagi.
(kpl/abs/abl) (mca)
Ditanya mimpi saat dewasa, ini jawaban si cantik Stephanie Poetri
- Setiap manusia pasti punya mimpi dalam hidupnya baik itu kecil maupun besar. Yap, karena ada mimpi lah manusia bisa berusaha dan bertahan hidup. Seperti apa yang diimpikan oleh putri cantik Titi DJ, Stephanie Poetri Dougharty.Memiliki sederet talenta, ada banyak hal yang ingin diraih oleh adik Daffa Jenaro Muchtar ini ketika dewasa nanti. Hanya saja karena masih berusia muda, ia masih memilih mimpi mana yang benar-benar akan ia wujudkan.
"Banyak banget, aku suka nyanyi, gambar, aku juga pengen jadi psikolog. Finally, aku masih banyak hal nanti liat mana yang paling enjoy. Aku juga bisa terjun ke dunia entertainment," ungkapnya saat ditemui tim KapanLagi.com® di kediamannya, Bintaro, Tangerang, Selasa (18/8/2015).
Bicara soal menyanyi, cewek yang satu ini memang sudah dikenalkan Titi DJ dengan dunia tarik suara sejak kecil. Lalu, apakah Stephanie Poetri tertarik untuk menjalani karir sebagai penyanyi seperti sang mama?
"Sebenernya untuk saat ini masih labih ke banyak hal sih. Tapi aku juga masih sekolah. Kalo tawaran sih banyak banget, tapi paling sering aku nyanyi di sekolah," pungkasnya.
Walau belum bisa menentukan apa mimpi yang pasti untuk masa depannya nanti, tapi sepertinya Stephanie memang tertarik untuk menekuni dunia tarik suara. Nah, kalau menurut pendapatmu sendiri bagaimana KLovers?
(kpl/far/ntn) (mca)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar